Bank Indonesia. Foto : MI/Usman Iskandar.
Bank Indonesia. Foto : MI/Usman Iskandar.

Aturan Perlindungan Konsumen Disempurnakan, Pelaku Pasar Uang dan Valas Kini Terlindungi

Ekonomi Bank Indonesia konsumen
Husen Miftahudin • 05 Januari 2021 14:25
Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan ini di antaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen BI.
 
Sebelumnya perlindungan konsumen yang dilakukan bank sentral hanya mencakup sistem pembayaran. Sekarang, perlindungan konsumen mencakup seluruh bidang tugas kewenangan Bank Indonesia, yakni bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
 
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa penyelenggara yang termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen Bank Indonesia meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran, penyelenggara kegiatan layanan uang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lalu pelaku pasar uang dan pasar valuta asing (valas) serta pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," ungkap Erwin dalam siaran pers yang dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Erwin menambahkan penyempurnaan ketentuan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.
 
"Penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial, serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran," papar dia.
 
Adapun pokok-pokok pengaturan yang disempurnakan dalam PBI ini antara lain, redefinisi konsumen dan penyelenggara; penyesuaian ruang lingkup perlindungan konsumen BI; penyempurnaan prinsip perlindungan konsumen; penguatan fungsi pengawasan melalui pengawasan perilaku penyelenggara dalam rangka perlindungan konsumen, fungsi edukasi, dan penanganan pengaduan; serta penguatan aspek-aspek perlindungan konsumen di era digital.
 
PBI ini mencabut PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498).
 
"Sementara itu, semua peraturan perundang-undangan BI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI Nomor 16/1/PBI/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia," tutup Erwin.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif