Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto: Tangkapan layar channel youtube OJK
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Foto: Tangkapan layar channel youtube OJK

OJK: Kesenjangan Inklusi Keuangan di Perkotaan dan Pedesaan Masih Tinggi

Desi Angriani • 16 Desember 2021 17:09
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan kesenjangan inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Karenanya, percepatan akses keuangan di daerah sangat diperlukan.
 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/ POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83 persen dan 68 persen. Atas dasar hal tersebut, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah," kata Wimboh yang dipantau dalam live streaming di YouTube Jasa Keuangan (OJK TV), Kamis, 16 Desember 2021.
 
Dalam hal ini, Wimboh meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021 untuk menyerap program KUR yang ditargetkan mencapai Rp285 triliun tahun ini. Penyerapan program KUR bagi UMKM tersebut akan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai," terang dia.
 
Selain itu, OJK mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya. Termasuk pengembangan program digitalisasi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi hingga penjualan,
 
"Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat," terang dia.
 
Dalam kesempatan itu, Mendagri yang diwakili Kepala Balitbang Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan TPAKD berperan besar dalam membantu ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat di tengah pandemi.
 
"Diharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk TPAKD sebagai langkah nyata memberikan akses keuangan seluasnya kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah serta keselarasan rencana kerja pemerintah daerah," ujar dia.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif