Foto: dok MI.
Foto: dok MI.

OJK Selesaikan Rekomendasi BPK soal Pengawasan Bank

Ekonomi ojk perbankan bpk
Husen Miftahudin • 18 Mei 2020 08:05
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai permasalahan bank yang diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2019.
 
"OJK mengapresiasi BPK yang sesuai kewenangannya bahwa temuan tersebut dalam kerangka perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan," ungkap Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.
 
Dalam laporan BPK semester II-2019, OJK mengakui sudah banyak kemajuan terhadap perbaikan yang dilakukan oleh bank-bank dalam melaksanakan program tindak lanjut atas komitmen pada pengurus dan pemegang saham pengendali.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kondisi perbankan juga semakin membaik seiring dengan adanya pelaksanaan rekomendasi pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Progres penanganan bank juga telah dijelaskan dan dilaporkan kepada BPK secara lengkap.
 
"OJK akan senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja pengawasan dalam rangka menjaga kesehatan individual bank dan stabilitas sistem keuangan," tegas Anto.
 
Sebelumnya Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengkritik pengawasan OJK terhadap sejumlah bank umum yang tak sesuai ketentuan. Dalam IHPS II-2019, BPK menyatakan pengawasan OJK kepada tujuh bank tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.
 
Ketujuh bank tersebut yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Bank Mayapada Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT Bukopin Tbk, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 
"Jadi kita memeriksa OJK dan kemudian kalau ada bank di dalamnya itu adalah sampel, jadi ikut terperiksa di dalamnya. Untuk demikian yang kami soroti adalah proses pengawasannya yang itu kita ungkap," kata Agung dalam workshop media virtual, Senin, 11 Mei 2020.
 
Baca: BPK Kritik Pengawasan OJK ke Perbankan
 
Dalam IHPS II-2019, BPK menemukan bahwa OJK tidak sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan terhadap penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Debitur Inti pada BTN, permasalahan hapus buku kredit di Bank Yudha Bhakti (BYB), dan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehatian-hatian, serta penetapan kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) seorang direksi yang tidak mempertimbangkan pelanggaran penandatanganan kredit di Bank Mayapada.
 
Selain itu, underlying transaction terkait dengan aliran dana dari rekening debitur menjadi deposito atas nama Komisaris Utama Bank Mayapada, serta perubahan tingkat kolektabilitas kredit di Bank Papua.
 
Selanjutnya, pengawas Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten), Bank Bukopin, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas nonperforming loan (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan 2018.
 
Hal tersebut antara lain mengakibatkan penyimpangan ketentuan pada pemberian kredit di BTN tidak dapat dideteksi OJK. Status pengawasan Bank Bukopin per 31 Desember 2017, Bank Banten periode Desember 2018, dan BMI setelah 2019 tidak mencerminkan kondisi terkini.
 
Lalu, kesulitan permodalan pada Bank Banten, Bank Bukopin, dan BMI tidak jelas waktu penyelesaiannya. Penyelesaian pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) BYB tidak sesuai dengan komitmen bank berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, dan terdapat risiko pelanggaran ketentuan atas kredit yang dilakukan hapus buku.
 
Indikasi pelanggaran BMPK Bank Mayapada belum dapat dipastikan keterjadiannya. Selain itu, kondisi NPL dan laba belum dapat diselesaikan, serta terdapat perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Indikasi dugaan fraud perubahan data core banking di Bank Papua tidak dapat terselesaikan dengan tuntas, dan berpotensi akan terulang kembali di masa yang akan datang.
 
Maka dari itu, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan agar menyusun kebijakan tata kelola terkait dengan kondisi bank yang dapat memperoleh pengecualian dalam penerapan kewajiban pembentukan CKPN/Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain meliputi kriteria, batas waktu, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta menyempurnakan ketentuan terkait dengan penyusunan Know Your Bank (KYB).
 
Lalu, menginstruksikan kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III dan IV untuk menyusun mekanisme quality control dan quality assurance secara berjenjang dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan bank.
 
Memerintahkan pengawas secara berjenjang untuk melakukan pemeriksaan khusus/investigasi atas permasalahan terkait fasilitas kredit kepada PT BIM dan PT PPA di BTN, hapus buku kredit BYB, seluruh permasalahan di Bank Mayapada, serta penyelesaian action plan, indikasi fraud perubahan data core banking dan teknologi informasi di Bank Papua, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada BPK.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif