Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - - Foto: MI/ Ramdani

Calon Komisioner OJK Harus Bebas dari Pengaruh Konglomerasi

Husen Miftahudin • 08 Maret 2022 14:38
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima 21 nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 dari Panitia Seleksi (Pansel).
 
Anggota Komisi Informasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Renti Maharaini mengatakan dalam aspek perlindungan konsumen, calon yang terpilih nantinya harus bebas dari pengaruh dan keberpihakan pada konglomerasi tertentu. Dalam artian, independen dan tegas dalam penegakan regulasi.

 
"Komitmen perlindungan konsumen sepatutnya menjadi prioritas utama, namun hal ini berpotensi terhambat ketika komisioner OJK memiliki rekam jejak bekerja dengan posisi strategis pada perusahaan swasta yang terafiliasi pada konglomerasi," kata Renti dalam keterangan resminya, Selasa, 8 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, saat ini OJK memerlukan sosok pemimpin yang berempati dengan konsumen atau bukan yang rawan kepentingan. Jika dilihat dari 21 kandidat yang lolos, masih ada calon yang bekerja dengan posisi strategis pada perusahaan yang terafiliasi erat dengan suatu grup konglomerasi terbesar di Indonesia.
 
"Tentu ini berpotensi ada pengaruh dan intervensi dari perusahaan tempatnya dulu bekerja dalam melaksanakan tugasnya di OJK. Bisa saja ada atensi atau perlakuan khusus istimewa karena ia pernah bekerja di sana," tutur dia.

 
Bahkan, sebutnya, tidak menutup kemungkinan kandidat tersebut bisa menjadi kepanjangan tangan dari tempatnya dulu bekerja. "Akibatnya bisa ada rasa utang budi atau perasaan segan ketika misalnya harus memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan tempatnya dulu bekerja," jelas Renti.
 
Karena itu, demi upaya perlindungan konsumen yang optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan perlindungan kepentingan bagi konsumen dan pelaku usaha, sebaiknya dalam memilih pimpinan dan komisioner OJK harus selektif.
 
"Sehingga terpilih calon-calon Komisioner OJK yang independen, mandiri, tegas, dan berani dalam upaya penegakan hukum pada umumnya dan perlindungan konsumen pada khususnya," tegas dia.
 
Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengungkapkan bahwa siapapun yang akan terpilih sebagai Komisioner OJK harus mengedepankan profesionalisme dan bebas dari potensi pengaruh atau intervensi pihak tertentu, khususnya jika pihak tersebut berasal dari swasta.
 
Meskipun demikian, ia menilai bahwa calon Komisioner OJK yang berasal dari sektor swasta, mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, mereka yang terafiliasi dengan entitas tertentu memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu yang belum tentu dimiliki calon lain di sektor industri keuangan, seperti kemampuan analisa praktik ekonomi digital.
 
"Namun minusnya, jika mereka lolos seleksi menjadi Dewan Komisioner OJK akan rawan kepentingan kelompok tertentu," ucap Fathan.
 
Adapun, sebanyak 21 nama yang diserahkan Pansel  Anggota DK OJK Periode 2022-2027 ke Jokowi dibagi tiga nama untuk masing-masing jabatan yang terdiri dari tujuh jabatan dalam struktur Dewan Komisioner OJK.
 
Selanjutnya, Jokowi akan memilih dua nama untuk masing-masing jabatan. Artinya, Kepala Negara akan menyaring untuk memilih 14 nama terbaik yang akan diserahkan kepada DPR guna uji kelayakan dan kepatutan.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif