Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

OJK Larang Leasing dan Perusahaan Rental Tarik Kendaraan

Ekonomi ojk multifinance Kredit Kendaraan
Husen Miftahudin • 07 April 2020 07:46
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) melakukan penarikan paksa kendaraan nasabah. Imbauan ini juga berlaku bagi perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya yang meminjam melalui leasing.
 
Ini merupakan arahan lanjutan dari regulator atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Langkah itu ditujukan untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi sektor informal dan pekerja berpengahasilan harian di tengah merebaknya penyebaran virus korona (covid-19) di Indonesia.
 
"OJK menegaskan untuk menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 seperti, pekerja di sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, OJK menyatakan telah memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi online, seperti Gojek dan Grab untuk memberikan data pengemudi dan data kendaraannya (nomor mesin dan nomor rangka). Hal ini juga berlaku untuk perusahaan rental kendaraan.
 
"OJK meminta kerja sama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud," ungkap Sekar.
 
Terkait viral video pengemudi online yang ditarik kendaraannya, OJK menyebut bahwa yang bersangkutan telah meminjam atau melakukan cicilan dari perusahaan jasa rental kendaraan yang dalam hal ini bukan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK.
 
"Perusahaan ini merupakan mitra kerja dari perusahaan yang mempekerjakan pengemudi online. OJK akan memanggil perusahaan online maupun perusahaan jasa rental kendaraan yang melakukan kegiatan leasing untuk mengklarifikasi video yang viral tersebut," ucap Sekar.
 
Sebelumnya Medcom.id juga telah memberitakan terkait kasus serupa. Perusahaan jasa rental rental mobil, PT Baruna Teknologi Transportasi (sebelumnya diberitakan PT Baruna) mengancam akan menarik kendaraan mitra pengemudi bila tidak membayar kekurangan setoran hingga 7 April 2020.
 
Padahal menurut SA, salah satu mitra pengemudi, pihak perusahaan telah lalai dalam memenuhi kewajiban menyediakan akun taksi online bandara. Nyatanya, iming-iming PT Baruna Teknologi Transportasi itu merupakan janji palsu yang tak kunjung terealisasi hingga saat ini.
 
"Sampai saat ini akun Goban (Gocar Bandara) ini belum jadi juga, tapi kita tetap diminta setor sesuai dengan perjanjian di awal. Kan kalau di bandara enak, cukup mudah dan masuk akal dapat setoran segitu karena setiap penumpang biasanya (menghabiskan biaya jasa taksi online) di atas Rp200 ribu," ungkap SA menceritakan kisahnya kepada Medcom.id.
 
PT Baruna Teknologi Transportasi dianggap menutup mata terhadap instruksi OJK terkait pemberian restrukturisasi (keringanan). Meski akhirnya pihak perusahaan melunak dengan sejumlah syarat yang dianggap sebagai akal-akalan PT Baruna Teknologi Transportasi.
 
Dengan kondisi itu, SA bersama ratusan rekannya menuntut kepada PT Baruna Teknologi Transportasi untuk memenuhi kewajiban perusahaan menyediakan akun Goban. Bila mitra pengemudi mengundurkan diri dalam program ini, mereka meminta biaya awal Rp2,5 juta dan seluruh setoran yang diberikan kepada perusahaan dikembalikan seutuhnya.
 
"Karena sewaktu tanda tangan kontrak statusnya kepemilikan, enggak ada tutup kontrak. Kami juga meminta kepada pemerintah untuk membereskan perusahaan yang menawarkan janji-janji manis seperti ini. Mereka semena-mena dan suka-suka. Tolong pemerintah dengerin," pungkas SA.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif