Untuk memuluskan langkah tersebut, Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas akan merealisasikan haknya dengan memberikan modal sebanyak Rp3 triliun ke perusahaan.
"Memang diskusinya kebutuhan kami yakni sebanyak Rp5 triliun. Kita harapkan Rp3 triliun dari pemegang saham dwiwarna karena komposisi sekarang adalah 60 persen dan Rp2 triliun dari saham publik, sehingga total Rp5 triliun dengan mekanisme HMETD," ujar Nixon dalam konferensi pers virtual, Rabu, 10 Maret 2021.
Nixon bilang bahwa rencana ini masih dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah. Diharapkan kepastian mengenai suntikan modal dari pemerintah ini bisa diperoleh jelang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2021 nanti.
"Tentu saja kami berharap bahwa pemerintah tetap mengambil opsi memesan efek terlebih dahulu sehingga saham pemerintah bisa tetap dipertahankan 60 persen sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi kita masih diskusi. Kita rencananya 2022 dan mudah-mudahan ini akan diputus sebelum pidato Presiden di 17 Agustus 2021 ini," bebernya.
Menurut Nixon, rencana rights issue yang dilakukan perseroan untuk memperkuat nilai modal Tier 1. Tambahan modal ini diperlukan untuk mendorong ekspansi perusahaan guna mendukung program satu juta rumah hingga lima tahun ke depan.
Jika perusahaan tidak melakukan rights issue, jelasnya, maka rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan bakal terbatas. Kondisi tersebut bakal menyulitkan perusahaan untuk merealisasikan target ekspansi hingga 350 ribu rumah.
Selain untuk mendanai pembiayaan program sejuta rumah tahap dua, rights issue yang dilakukan BTN juga untuk merealisasikan rencana anorganik seperti akuisisi perusahaan asuransi jiwa, modal ventura, dan manajer investasi.
"Kami juga punya inisiatif untuk memperkuat akuisisi anorganik life insurance, perusahaan modal ventura, dan adanya manajer investasi untuk mendukung bisnis kami dengan Tapera. Intinya itu kenapa kami butuh right issue di 2022," pungkas Nixon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
