Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan mengatakan Indonesia akan menghadapi tantangan untuk segera beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan sebelum terjadinya krisis energi fosil. Untuk itu, harus ada upaya agar transisi penggunaan EBT lebih merata.
"Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti, pemerataan infrastruktur dan teknologi pendukung hingga kemampuan sumber daya manusia. Lalu, kami juga memiliki panduan kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan ke pebisnis untuk mulai model operasional sesuai aspek berkelanjutan," ujarnya dalam seminar 'Menilik Peran Lembaga Keuangan Menuju Penerapan Smart City' di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.
Pemerintah Indonesia memiliki target untuk akselerasi bauran EBT menjadi 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Sementara sampai 2019, bauran EBT di Indonesia baru mencapai 9,15 persen.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan target keberlanjutan yang dikejar pun bukan sedar kebersihan secara visual, tetapi membuat lingkungan bersih sesuai The Paris Agreement, yakni emisi karbon harus diturunkan sebesar 880 juta ton pada 2030.
"Kami mendapatkan jatah untuk turunkan karbon sebesar 340 juta ton. Nantinya, skema penurunan terbesar 75 persen dari energi baru terbarukan, sedangkan sisanya dari konservasi energi dengan menggunakan gas yang lebih ramah lingkungan ketimbang minyak," ujarnya.
Selanjutnya, penurunan emisi karbon bisa dilakukan dengan membangun smart city, sebuah skema kota yang berkelanjutan. Komponennya antara lain mulai transportasi, penggunaan energi yang lebih hemat, bangunan ramah lingkungan, sampai pengelolaan sampah dan jasa lainnya.
Adapun, skema EBT yang paling sesuai dengan konsep smart city adalah pembangkit listrik tenaga surya rooftop. Namun, dalam pengembangannya, membutuhkan insentif pembiayaan dari lembaga keuangan.
GM Sales Marketing dan BD TML Energy Annisa Khaerani mengatakan, konsep sustainability yang paling sesuai adalah tenaga surya rooftop. Kunci untuk membangun kota berkelanjutan itu adalah pembiayaan dari bank. Saat ini, pembiayaan di sektor ramah lingkungan untuk swasta bisa dibilang masih cukup jarang.
"Kebanyakan pembiayaan untuk tenaga surya itu lebih ke proyek pemerintah. Di sini, UOB Indonesia menjadi salah satu pionir yang membuka jalan untuk pembiayaan tenaga surya ke sektor swasta," ungkap dia.
Head of Corporate Banking UOB Edwin Kadir mengatakan perseroan menerbitkan kerangka pembiayaan kota berkelanjutan yang isinya untuk mendorong bauran EBT lewat penggunaan tenaga surya, panas bumi, bangunan dan transportasi ramah lingkungan, efisiensi air, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur untuk ketahanan ekosistem dan perubahan iklim.
"Potensi dari proyek pembiayaan ramah lingkungan ini sangat besar jika melihat target pemerintah menuju Green Energy sebesar 2.940 Megawatt. Program kami ini selaras dengan langkah yang diambil pemerintah maupun asosiasi," jelasnya.
Edwin menjelaskan salah satu program UOB untuk pembiayaan berkelanjutan residensial adalah pembiayaan kartu kredit dengan bunga nol persen untuk nasabah yang mulai menggunakan produk pembangkit listrik tenaga atap. Program itu bernama U-Solar.
Investasi untuk beralih ke listrik tenaga surya bisa menjadi lebih rendah dengan program U-Solar karena nasabah akan mendapatkan bebas bunga hingga tenor 24 bulan. Untuk mendapatkan fasilitas itu, nasabah bisa menggunakan kartu kredit UOB jenis apapun. Bahkan, nasabah UOB juga tidak akan dikenakan biaya tambahan dalam pemasangan pemmbangkit listrik tenaga surya rooftop jika menggunakan kontraktor mitra UOB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
