Ilustrasi penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah - - Foto: Medcom
Ilustrasi penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah - - Foto: Medcom

BPK: 485 Daerah Raih Opini WTP

Ekonomi pemerintah daerah penilaian bpk laporan keuangan
Antara • 10 November 2020 16:57
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis 485 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan tersebut merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020.
 
Ketua BPK Agung Firman mengatakan jumlah opini WTP yang mencapai 90 persen ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD 2018 sebesar 82 persen.
 
Kemudian sebanyak 50 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sembilan persen, dan enam mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) atau satu persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari jumlah itu, hanya satu pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan 2019 kepada BPK yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Papua.
 
Meski demikian, secara umum kualitas LKPD 2019 mengalami peningkatan, meski masih ada laporan keuangan daerah yang mengalami penurunan opini.
 
"Sedangkan penurunan opini dari WDP menjadi TMP diperoleh Pemkab Jember dan Pemkab Pulau Taliabu," kata Firman, dikutip dariAntara, Selasa, 10 November 2020.
 
Ia menambahkan secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I-2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan.
 
Permasalahan itu terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun.
 
"Terhadap permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar," terang dia.

 
Adapun IHPS I-2020 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah yang antara lain mengungkapkan Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif