Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan - - Foto: Antara/ Mohammad Ayudha
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan - - Foto: Antara/ Mohammad Ayudha

OJK Perlu Mengatur Profesi Perencana Keuangan

Ekonomi OJK jasa keuangan
Annisa ayu artanti • 29 Juli 2020 13:34
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai perlu memetakan regulasi bagi profesi financial planner atau perencana keuangan. Hal ini seiring maraknya kasus perencana keuangan yang tidak berizin dan merusak kepercayaan terhadap pasar keuangan.
 
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan belum ada regulasi yang mengatur aktivitas konsultan keuangan. Apalagi literasi keuangan di Indonesia sangat rendah atau berada pada tingkat 38,03 persen. Artinya hanya 38 orang dari 100 orang yang paham mengenai inklusi keuangan di Indonesia.
 
"Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang membuat koridor kerja mereka tidak jelas," kata Ira dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ira menjelaskan selama ini profesi perencana keuangan belum diatur oleh OJK. Namun hanya melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Padahal, wilayah kerja dari aktivitas ini berhubungan erat dengan kewenangan OJK untuk melindungi konsumen lembaga keuangan sesuai amanat UU OJK No. 21/2011.
 
Di Indonesia, sertifikasi perencana keuangan atau financial planner dikeluarkan oleh LSP FPSB Indonesia dan IAFRC Indonesia. LSP FPSB atau Lembaga Sertifikasi Profesi FPSB Indonesia merupakan penyelenggara program sertifikasi Certified Financial Planner (CFP) dan Registered Financial Planner (RFP).
 
Sementara IAFRC Indonesia memberikan sertifikasi Registered Financial Associate (RFA), Registered Financial Consultant (RFC), dan Registered Islamic Financial Associate (RIFA).
 
"Semua sertifikasi itu mengacu ke organisasi internasional sebagai acuan standar," ucapnya.
 
Lebih lanjut, perencana keuangan berfungsi sebagai pihak yang membantu perencanaan keuangan yang mengacu pada kebutuhan dari klien. Perencana keuangan tidak berhak menjalankan aktivitas keuangan nasabah karena sifatnya hanya memberikan masukan dan merencanakan.
 
Sementara itu, manajer investasi adalah mereka yang menjalankan dan mengelola portofolio milik nasabah, baik individu maupun kelompok. Ira pun merekomendasikan proses regulasi melalui tiga langkah. Pertama, OJK dapat menyiapkan Peraturan OJK atau Surat Edaran OJK yang mengatur kewenangan dan kewajiban profesi perencana keuangan.
 
Kedua, OJK dapat melakukan co-regulation dengan menunjuk satu atau lebih asosiasi dan memberikan kewenangan asosiasi untuk memberikan rekomendasi izin pada anggotanya untuk membuka jasa perencana keuangan yang diajukan pada OJK. Co-regulation ini dapat disesuaikan seperti pada profesi akuntan dan penilai publik.
 
"Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi perencana keuangan mana yang memiliki pengetahuan, sertifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam perencanaan keuangan sesuai dengan standar etika dan profesi pada saat memberikan jasa," jelasnya.
 
Asosiasi dan OJK kemudian dapat mencabut izin perencana keuangan serta mensosialisasikannya pada masyarakat jika terbukti bertindak tidak sesuai peraturan yang diatur asosiasi dan OJK.
 
Ketiga, lanjut Ira, asosiasi dan OJK harus menyediakan akses pengaduan untuk pengguna jasa agar laporan perencana keuangan yang tidak berizin atau tidak sesuai standar dan etika dapat ditindaklanjuti.

 
"Asosiasi yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab dapat menerima laporan dari pengguna jasa, menginvestigasi, dan memberikan sanksi pada anggotanya yang terbukti tidak profesional, tidak kompeten, serta tidak beretika," tuturnya.
 

(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif