Dalam Konferensi Pers APBN KiTA pada Jumat, 13 November 2026, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara keseluruhan di bulan Oktober 2026 berada di level 3,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini masih berada dalam target inflasi pemerintah yang dirancang sebesar 1,5–3,5 persen.
“Jadi ini di dalam range target,” ujar Suahasil, dikutip dari Metro TV pada Jumat, 13 November 2026.
Meski demikian, kondisi setiap komponen inflasi menunjukkan perkembangan yang berbeda. Inflasi inti masih relatif stabil, sedangkan tekanan harga pangan justru mengalami peningkatan.
Pada komponen inflasi inti, angkanya tercatat sebesar 2,56 persen. Kondisi ini didukung oleh meredanya tekanan inflasi dari barang-barang impor dan penurunan inflasi emas.
Inflasi emas sendiri tercatat turun cukup signifikan, dari 24,2 persen secara tahunan pada September menjadi 10,3 persen pada Oktober 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh efek basis perbandingan yang tinggi (high base effect) serta koreksi harga emas.
Jika komponen emas dikeluarkan dari perhitungan, inflasi inti bahkan sedikit menurun dari 2,49 persen pada September menjadi 2,41 persen pada Oktober 2026.
"Karena komponen emas itu cukup signifikan memengaruhi maka selalu kita perhatian dan hitung ulang, namun inflasi inti kita di 2,56 itu cukup stabil untuk melihat pergerakan harga," ujarnya.
Baca Juga :
APBN September 2026 Defisit Rp319 Triliun, Pemerintah Soroti Dampak Harga Minyak ke Subsidi
Indonesia Perlu Waspada Inflasi Harga Pangan
Di sisi lain, tekanan justru terlihat pada komponen harga pangan bergejolak atau volatile food yang meningkat menjadi 5,81 persen pada Oktober 2026. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas hortikultura karena penurunan produksi yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Perkembangan harga pangan ini perlu menjadi perhatian karena komoditas kebutuhan sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Jika kenaikannya berlanjut, daya beli masyarakat berpotensi ikut tertekan.
Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) masih relatif stabil dan menunjukkan tren melandai. Kondisi tersebut didukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun. (Wisa Irena Br Sitepu)