Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani

Kepemilikan Asing di Surat Berharga Negara Terus Turun

Antara • 21 Desember 2022 16:37
Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun. Porsi saat ini hanya sebesar 14,8 persen.
 
“SBN saat itu (2014-2015) sebesar 38,5 persen dikuasai oleh asing, sekarang tinggal 14,8 persen yang dikuasai asing,” kata Jokowi di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, dilansir Antara, Rabu, 21 Desember 2022.
 
Menurut Jokowi jika kepemilikan SBN dikuasai oleh investor asing maka nilai tukar rupiah akan rentan terkena volatilitas ketika ekonomi makro domestik terguncang.

Selain itu, saat ini neraca transaksi berjalan Indonesia di kuartal III-2022 juga telah surplus USD8,9 miliar atau sebesar 0,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah terus menjalankan reformasi struktural untuk memperkuat stabilitas perekonomian.
 
Baca juga: Menkeu: Dana Asing Keluar Rp132,69 Triliun dari SBN hingga 15 Desember 

Jokowi menceritakan pada 2014-2015, Indonesia masih masuk sebagai fragile five. Istilah tersebut mengacu pada negara berkembang yang rentan terhadap guncangan ekonomi karena besarnya pengaruh investasi asing.
 
Saat periode 2014-2015 juga terjadi taper tantrum atau kondisi gejolak ekonomi global yang disebabkan kebijakan moneter ketat bank sentral Amerika Serikat.
 
Pada 2014 itu, defisit transaksi berjalan atau indikator arus perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan mancanegara menunjukkan defisit sebesar USD27,5 miliar dan menurun menjadi USD17,5 miliar pada 2015. Jokowi membandingkan data tersebut dengan neraca transaksi berjalan Indonesia yang saat ini telah mencatatkan surplus USD8,9 miliar pada kuartal III-2022.
 
“Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kita harus berani mengubah ini, reformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan (antisipasi),” ujarnya.
 
Ia juga mengatakan dirinya setiap pagi selalu meminta data-data terbaru terkait perekonomian kepada jajaran menteri. Dia enggan hanya menerima pernyataan secara normatif tanpa ada bukti dan data konkret mengenai perbaikan ekonomi.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan