Penyebabnya adalah paparan virus membuat pekerjaan konstruksi terhambat karena ada social distancing. Perusahaan konstruksi harus beradaptasi dulu dengan kondisi itu, sehingga sejumlah proyek terpaksa dihentikan.
Selain itu aliran investasi dari pelaku usaha swasta juga terganggu karena memilih wait and see seiring perlambatan ekonomi di 2020. Apalagi ekonomi global juga terganggu karena peredaran barang antar negara tak lancar karena lockdown. Otoritas negara cenderung hati-hati dengan ekspor dari negara lain. Akibatnya ekonomi mandek.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 juga terganggu. Dana yang tadinya dialokasikan untuk anggaran infrastruktur, dialihkan untuk biaya penanganan dampak pandemi, tentu saja bantuan sosial (bansos) untuk penduduk yang terkena dampak ekonomi akibat korona.
Proyek besar yang disetop adalah proyek tahap pertama dari pembangunan ibu kota baru. Padahal pembangunan ibu kota baru itu sudah mendapatkan persetujuan dari DPR dan sudah mendapatkan komitmen dari dana investasi yang disebut Sovereign Wealth Fund (SWF).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada kegiatan terkait ibu kota negara baru (IKN) selama pandemi virus korona. Hal tersebut karena belum ada payung hukum dan undang-undangnya, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran untuk ibu kota baru pada tahun ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan realokasi program serta refocusing kegiatan untuk mendukung penanganan virus korona. Dari besaran awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp120,2 triliun, mengalami realokasi anggaran Rp44,58 triliun sehingga menjadi Rp75,63 triliun.
Sedangkan beberapa proyek dilaksanakan pada tahun depan atau menjadi proyek multiyears seperti rehabilitasi jaringan irigasi Baro Raya, Pidie. Kemudian penggantian jembatan Simpang Tohpati-Tjokroaminoto, Denpasar. Penataan kawasan waterfront Kota Pariaman di Sumbar. Serta rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciujung, Banten; pengembangan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara (Kaltara).
Namun ada juga beberapa proyek yang berlanjut pada 2020. Contohnya adalah jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), tol sepanjang 60 kilometer (km) bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan selesai 2021. Kemudian pembangunan Bendungan Way Sekampung, Lampung.
Akibat penundaan proyek, banyak perusahaan konstruksi gagal capai target 2020. Banyak kinerja BUMN karya yang kinerjanya kurang memuaskan dibandingkan dengan tahun lalu. Sebut saja WIKA Group, Waskita Group, dan Adhi Karya.
WIKA misalnya pada awal tahun merasakan gangguan covid-19. Bahkan dari total 208 proyek berjalan hingga April 2020, 13 persen di antaranya dihentikan sementara atau suspensi. Padahal, proyek-proyek ini memberikan andil sekitar kurang dari 25 persen dari pendapatan secara konsolidasian sepanjang 2020.
WIKA mengalami penurunan pendapatan pada kuartal III-2020 dengan mencapai Rp10,3 triliun dari capaian tahun sebelumnya periode yang sama sebesar Rp18,2 triliun. Laba bersih WIKA sebesar Rp140 miliar atau anjlok dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.
Sementara Waskita Karya mengalami penurunan pendapatan dari Rp22 triliun pada kuartal III-2019 menjadi Rp11,7 triliun pada kuartal III-2020. Kemudian Waskita Karya juga meraih rugi bersih sebesar Rp3,3 triliun dari laba bersih sebesar Rp1,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun demikian, penjualan Adhi Karya tak separah kedua BUMN karya di atas. Adhi karya berhasil mencetak penjualan sebesar Rp8,4 triliun pada kuartal III-2020 kendati turun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp8,9 triliun. Laba bersih Adhi anjlok mencapai Rp15,5 miliar dari capaian Rp351 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Berlanjut di 2021
Banyak yang berharap sektor konstruksi menjadi motor penggerak roda ekonomi di 2021. Dalam risetnya Mirae Sekuritas berharap kuatnya komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di 2021 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19.
Hal ini tercermin dari anggaran negara untuk infrastruktur yang secara signifikan lebih tinggi yaitu Rp414 triliun, yang lebih tinggi 47 persen dari 2020. Menyusul realokasi anggaran sebesar Rp45 triliun pada 2020 guna mendanai penanganan pandemi covid-19, anggaran PUPR pada 2021 melonjak sebesar 98 persen YoY.
PUPR akan menggunakan dana APBN 2021 untuk pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian untuk pengembangan kawasan industri di Batang (Jateng) dan Subang (Jawa Barat).
Kemudian pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang). Fokus program selanjutnya adalah Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur akan didukung dengan Omnibus Law (UU No. 11/2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja), pemerintah telah menerbitkan lima rancangan Peraturan Pemerintah turunan yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi, khususnya kontraktor BUMN.
"Seperti misalnya pengaturan pengadaan tanah publik dan pembentukan badan bank tanah akan sangat menguntungkan kontraktor BUMN karena keterlambatan proyek sebagian besar disebabkan oleh kesulitan dalam pembebasan tanah. Pemerintah menargetkan seluruh regulasi turunan Omnibus Law selesai sebelum 1 Januari 2021 yang bisa menggerak kinerja keuangan emiten pelat merah di tahun depan," kata Mirae.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) akan mengandalkan belanja pemerintah di sektor infrastruktur pada 2021. Apalagi pemerintah masih memprioritaskan kelanjutan proyek infrastruktur dalam program strategis nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal Gapensi Errika Ferdinata mengatakan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 dengan tambahan sebesar Rp4 triliun ke 2021 memberikan nafas baru bagi sektor konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
