Ilustrasi BI dorong penggunaan nontunai cegah covid-19 - - Foto: Medcom
Ilustrasi BI dorong penggunaan nontunai cegah covid-19 - - Foto: Medcom

BI Dorong Penggunaan Nontunai Cegah Covid-19

Ekonomi bank indonesia transaksi non tunai
Husen Miftahudin • 16 April 2020 16:30
Jakarta: Bank Indonesia (BI) mendorong penggunaan nontunai dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran virus korona (covid-19). Dengan nontunai, transaksi dipastikan aman dan santai.
 
Hal ini juga sejalan dengan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti imbauanWork from Home(WFH),social distancing,physical distancing. Termasuk penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat dan memiliki sanksi mengikat.
 
Dalam lembaran edukasi yang dikutipMedcom.idpada Kamis, 16 April 2020, Bank Indonesia menggelontorkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penggunaan uang tunai selama pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di antaranya, membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan aplikasi uang elektronik berbasis peladen (server) alias QR Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pedagang kategori Usaha Mikro (UMI) oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
 
Artinya merchant discount rate (MDR) atau biaya yang dibebankan kepada pemilik outlet terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan melalui pembayaran berbasis QRIS sebesar nol persen. Ketentuan ini berlaku efektif 1 April 2020 sampai dengan 30 September 2020.
 
Kebijakan selanjutnya, menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Biaya kliring dari perbankan ke BI yang semula Rp600 menjadi Rp1, sementara biaya kliring nasabah ke perbankan yang semula maksimum Rp3.500 menjadi Rp2.900.
 
SKNBI merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Adapun penurunan biaya SKNBI ini berlaku efektif pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.
 
Kemudian, mendukung akselerasi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) nontunai program-program pemerintah, seperti Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.
 
Terakhir, bank sentral melonggarkan kebijakan kartu kredit. Langkah ini ditempuh dengan menurunkan batas maksimum suku bunga, sebelumnya 2,25 persen menjadi dua persen per bulan. Ketentuan ini berlaku efektif 1 Mei 2020.

 
Lalu, penurunan sementara nilai pembayaran minimum, sebelumnya 10 persen menjadi lima persen. Penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran, sebelumnya tiga persen atau maksimal Rp150 ribu menjadi satu persen atau maksimal Rp100 ribu. Kedua kebijakan ini berlaku pada 1 Mei 2020 hingga 31 Desember 2020.
 
Selanjutnya, mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak covid-19, dengan mekanisme menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu kredit. Ketentuan ini berlaku efektif pada 1 Mei 2020 hingga 31 Desember 2020.
 
Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi uang elektronik per Desember 2019 tumbuh 188,31 persen (yoy). Sementara transaksi nontunai menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik pada posisi Desember 2019 tumbuh 2,45 persen (yoy). Pertumbuhan ini didominasi oleh transaksi nontunai menggunakan kartu ATM atau debit dengan pangsa sebesar 92,92 persen.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif