TIm KSSK terdiri dari : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (kanan). (Foto: Medcom.id: Desi
TIm KSSK terdiri dari : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (kanan). (Foto: Medcom.id: Desi

Komitmen KSSK Dipertanyakan

Ekonomi berita dpr
Gervin Nathaniel Purba • 14 Mei 2020 14:42
Jakarta: Komitmen dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dinilai menabrak Undang-Undang (UU) dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti peran KSSK.
 
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengungkapkan, 15 perbankan nasional beraset terbesar ditunjuk oleh PP tersebut sebagai penyangga likuiditas kebutuhan perbankan selama pandemi covid-19.
 
Tanggung jawab dan komitmen KSSK merupakan hal yang mutlak ada atas keseluruhan proses termasuk proses awal penilaian bank peserta dan bank pelaksana, pengelolaan dana likuiditas hingga proses akhir.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Benar, permasalahan sistem keuangan nasional saat ini masih berkutat pada likuiditas saja dan belum terpuruk pada kondisi solvabilitas. Namun,perubahan mendasar pada prosedural juga tentunya memiliki dampak tertentu pada sistem perbankan nasional ke depan seiring ketatnya persaingan industri perbankan," ujar Heri, dikutip dpr.go.id, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Dijelaskannya, penunjukan 15 bank tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan nilai saham dari bank jangkar ini yang keseluruhannya merupakan perusahaan go public.
 
"Potensi moral hazard tentu sangat terbuka, karena dengan 99 persen pangsa pasar UMKM tentunya adalah bagian portofolio krusial masing-masing bank. Apalagi mengingat portfolio ini adalah portfolio pembiayaan dengan kondisi bagus (Koll 1 dan Koll 2), perlakuannya tentu berbeda dalam konteks business to business (bukan government to business)," ujarnya.
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan dalam hal ini semakin memperlihatkan ketidakmampuan institusi dalam melakukan fungsi pokoknya terkait pengawasan baik perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
 
Parahnya, kelemahan fungsi regulator ini malah diperkuat dengan setujunya OJK dalam pemberian informasi dan pengalihan penilaian risiko oleh bank jangkar yang ditunjuk. Sebab, kerahasiaan data bagi dan antar bank adalah hal yang sangat esensial.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif