"Perkiraan saya revenue shortage lebih besar dari Rp120 triliun, kalau itu terjadi, menurut saya defisit (anggaran) diperlebar ke 2,5 persen," kata Edimon di Jakarta, Selasa (23/9/2015).
Edimon mengatakan pelebaran defisit anggaran tersebut diperlukan karena penerimaan pajak terganggu oleh turunnya kinerja ekspor dan harga minyak dunia, padahal pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi masih membutuhkan ruang, menambah defisit tidak apa-apa asalkan masih prudent dan dalam koridor yang tidak mengganggu kepercayaan pasar," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, saat ini ekonomi membutuhkan kesempatan untuk tumbuh, meskipun kondisinya sedang sulit, karena apabila ekonomi makin melemah dampaknya kepada kenaikan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.
"Kualitas employment juga menurun kalau pertumbuhan ekonomi melemah. Maka defisit itu dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, dan ini membutuhkan dorongan fiskal," jelas Edimon.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran hingga 31 Agustus 2015 telah mencapai Rp186,7 triliun (1,6 persen terhadap PDB) atau 83,9 persen dari target Rp222,5 triliun (1,9 persen terhadap PDB).
Defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang hingga akhir Agustus telah mencapai Rp867,5 triliun atau 49,3 persen dari target sebesar Rp1.761,6 triliun dan belanja negara Rp1.054,2 triliun atau 53,1 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.
Pemerintah memperkirakan defisit anggaran pada akhir 2015 berada pada kisaran 2,23 persen terhadap PDB setelah diperkirakan adanya kekurangan penerimaan pajak hingga Rp122 triliun, karena turunnya harga minyak dan lemahnya harga komoditas global.
Adapun untuk menutup peningkatan defisit tersebut, pemerintah berupaya untuk menambah pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral, tanpa membebani pembiayaan melalui penambahan penerbitan surat utang negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
