Pertemuan yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan China yang diketuai oleh Menteri Lou Jiwei untuk menghidupkan kembali perdagangan global yang saat ini sedang lesu, serta membahas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi global yang targetnya diturunkan.
Pejabat Senior OMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, serta Oranisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan akan menyampaikan pandangannya mengenai risiko dan mengatur kordinasi untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan jangka panjang.
Pertemuan ini nantinya akan menekankan langkah-langkah untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur, investasi, kebijakan fiskal dan peraturan yang meningkatkan akses ke pembiayaan serta mempromosikan inovasi di seluruh rantai pasokan.
"Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dalam periode transisi. Fundamental di kawasan tersebut masih bersandar pada arah pemulihan namun pemulihan semakin mengurangi dorongan pada pertumbuhan sektor perdagangan dan level risiko yang tinggi," kata Direktur Eksekutif APEC, Dr Alan Bollard, dalam siaran persnya, Selasa (21/10/2014).
Bollard menjelaskan, ada kebutuhan untuk melampaui perbaikan yang cepat dalam mendukung kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan untuk jangka panjang yang lebih tinggi.
"Bagian dari persamaan pertumbuhan yakni memperluas kapasitas perdagangan Asia Pasifik melului pembangunan infrastruktur dan mengakomodasi peningkatan orang dan arus barang di wilayah tersebut dan itu berarti mempersempit kesenjangan pembiayaan yang signifikan," ujarnya.
Ekonomi APEC mencapai sekitar 40 persen dari populasi dunia, setengah dari perdagangan global dan 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Tapi diperkirakan butuh USD8 triliun investasi infrastruktur di Asia untuk periode antara 2010 dan 2020.
Sementara itu Analis Senior dengan Unit Dukungan Kebijakan APEC, Dr Gloria Pasadilla memastikan akses pembiayaan sangat penting untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada akhirnya mereka akan mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menjadi lebih terintegrasi ke dalam rantai nilai global yang mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.
"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan peraturan dan lingkungan yang mendorong pemberi pinjaman untuk menyalurkan modal tempat yang membutuhkan untuk menjaga perekonomian bergerak ke arah yang benar," terang Gloria.
Perlu diketahui, sektor UKM menyumbang lebih dari 97 persen dari semua bisnis dan setengah dari pekerjaan di ekonomi APEC, tetapi 35 persen atau kurang dari ekspor.
"Meningkatkan efisiensi modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia-Pasifik," papar Quynh Le, analis di Unit Dukungan Kebijakan, dalam sambutannya terpisah untuk Deputi Keuangan.
"Pemerintah memiliki peran penting untuk bermain dalam mempromosikan efisiensi produksi melalui penerapan kebijakan yang mendukung inovasi sektor swasta yang berkelanjutan," sambungnya.
Kebijakan mulai dari reformasi imigrasi, untuk mobilitas yang lebih besar dari pekerja yang sangat terampil dan perlindungan paten, serta kebijakan fiskal seperti subsidi dan insentif pajak, semuanya harus dipertimbangkan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Sekadar informasi, dikarenakan Indonesia baru saja mengalami pergantian kepemimpinan dan struktur pemerintahan, serta belum diumumkannya kabinet baru oleh Presiden Joko Widodo, rapat APEC kali ini diwakilkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
