Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, hal ini bertujuan untuk kepentingan sektor nasional Indonesia, tercakup di dalamnya adalah visi kedaulatan pangan.
"APEC adalah forum yang mendorong berlakunya liberalisasi perdagangan, termasuk di dalamnya produk pertanian. Pak Jokowi sebaiknya sekadar tegur sapa dan 'bergaul' saja, karena kalau kita mengadopsi paham liberalisasi ini, kedaulatan pangan yang jadi misi Jokowi-JK mustahil tercapai," papar Henry, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (10/11/2014).
Henry mengingatkan, Indonesia dengan jumlah penduduk 238 juta tentu menjadi pasar kebutuhan hidup yang sangat menjanjikan, di samping juga pasar sumber daya agraria.
Oleh karena itu, tambah dia, forum internasional tersebut tidak akan lelah untuk mendorong terjadinya pasar bebas (produk pertanian) kepada Indonesia dengan cakupan area yang lebih luas, tidak hanya ASEAN, tetapi juga kawasan Asia Pasifik, belum lagi adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.
"Dapat dibayangkan bagaimana aliran pangan dari kawasan ASEAN, Tiongkok, dan kawasan Asia lainnya akan begitu lebih mudah masuk ke Indonesia dengan pembangunan infrastruktur darat yang menghubungkan wilayah Tiongkok dengan negara-negara ASEAN tidak terkecuali Indonesia," jelasnya.
Sementara kaum tani Indonesia, lanjut dia, masih akrab dengan persoalan akses kepemilikan lahan yang rata-rata 0,3 hektare (ha) per KK di Jawa, infrastruktur, perbankan, gagal panen karena perubahan iklim ekstrim, harga pasar yang tidak stabil ketika petani berhasil meningkatkan produksi pertaniannya karena tingginya impor pangan yang tahun lalu capai USD14,9 miliar yang mengakibatkan hilangnya lima juta keluarga tani dalam sepuluh tahun terakhir dan rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat desa (64,32) daripada masyarakat kota (65,92).
Henry menambahkan, tidak ada kata-kata selain kerja, kerja, dan kerja untuk menciptakan kedaulatan pangan dan menerapkan politik luar negeri yang cerdas untuk membendung lobi-lobi dan bahkan rekomendasi dari forum Internasional, yang berpotensi menyengsarakan kaum tani di Indonesia.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, Tiongkok, 10-11 November 2014. APEC beranggotakan 21 negara, di antaranya Indonesia, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
Secara umum, tujuan utama dari APEC 2014 yang bertemakan Membentuk Masa Depan melalui Kerja Sama Asia Pasifik ini adalah penguatan integrasi ekonomi regional,( pertumbuhan dan Reformasi ekonomi dan pembangunan yang inovatif, dan penguatan infrastruktur dan konektivitas yang menyeluruh.
Pernyataan bersama tingkat menteri negara-negara anggota APEC pada 8 November menyebutkan, di antaranya pemberlakuan perjanjian fasilitas perdagangan hasil WTO Bali, sekaligus untuk menghilangkan sifat proteksi dan segala hambatan perdagangan. Kemudian berupaya memberlakukan perjanjian perdagangan bebas pada tingkat bileteral, regional dan plurilateral sebagai pelengkap inisiasi liberalasi tingkat global.
Selanjutnya sebagai upaya realisasi area perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pasific-FTAAP). Lalu merancang konektivitas rantai pasok untuk melancarkan perdagangan bebas, dan standarisasi keamanan pangan dan mengurangi kehilangan kualitas dan kuantitas pangan (food loss) dalam rantai nilai (value chain).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
