Perdana Menteri Inggris Theresa May berada di bawah tekanan untuk menawarkan parlemen kesempatan untuk memiliki pemungutan suara yang berarti dalam kesepakatan apapun mengenai kepergian Inggris dari Uni Eropa, dengan anggota partainya sendiri bersedia memberikan suara menentang pemerintah untuk mencegah undang-undang yang diperlukan.
"Sekarang saya bisa memastikan bahwa begitu kita mencapai kesepakatan, kita akan mengajukan sebuah undang-undang dasar khusus untuk menerapkan kesepakatan tersebut," kata David Davis, kepada parlemen, seperti dilansir CNBC, Selasa 14 November 2017.
"Ini juga berarti bahwa parlemen akan memberikan debat, mencermati dan memberikan suara pada kesepakatan akhir yang kita lakukan dengan Uni Eropa. Kesepakatan ini hanya akan berlaku jika parlemen menyetujuinya," tambah David Davis.
Sebelumnya, Kepala Brexit Uni Eropa (UE) Michel Barnier mengungkapkan bahwa dia membuat rencana kontingensi untuk kemungkinan adanya kegagalan perundingan atas perceraian Uni Eropa dengan Inggris, yang telah diberikannya dua minggu untuk mencapai kesepakatan awal mengenai isu-isu kunci.
"Ini bukan pilihan saya. Tapi itu kemungkinan dan semua orang perlu merencanakannya termasuk di negara anggota dan di lini bisnis yang sama. Kami juga mempersiapkannya secara teknis," kata Barnier.
Dia ingat bahwa tanpa kesepakatan mengenai persyaratan perdagangan usai Brexit, Uni Eropa dan Inggris akan kembali ke tarif Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan ikatan dagang seperti yang dimiliki dengan Tiongkok. Sebelumnya, Barnier memberi Inggris ultimatum dua minggu untuk membuat konsesi dalam sebuah kesepakatan perceraian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
