Di ruang lingkup negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Bahkan menurut catatan Bank Dunia, Brunei Darussalam dan Thailand memimpin kenaikan negara dengan perbaikan bisnis tertinggi di Asia Timur dan Pasifik.
"Brunei Darussalam dan Thailand, memimpin daftar 10 negara dengan perbaikan EODB tertinggi," ungkap Operation Analyst Bank Dunia Dorina Georgieva, saat video conference di kantor perwakilan World Bank di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu 1 November 2017.
Dorina mengaku, Indonesia juga kalah dengan Vietnam yang berhasil menduduki posisi 68 peringkat kemudahan berbisnis di antara negara Asia Timur dan Pasifik. Pencapaian Indonesia, tutur dia, karena telah melakukan beberapa reformasi indikator di kemudahan berbisnis.
"Indonesia telah melakukan reformasi EODB, yang kami cermati mulai dari indikator kemudahan mendapatkan sumber listrik, pendaftaran properti, hingga sistem perpajakan," ujar Dorina.
Adapun penilaian ke Brunei, lanjut dia, karena Pemerintah Brunei memberikan kemudahan dalam membangun gedung. Karena, pemerintahan di sana sangat mudah dalam memberikan kredit. Sedangkan di Thailand, investor hanya membutuhkan 4,5 hari dalam menjalankan usaha di Bangkok, sebelumnya mencapai 27,5 hari.
Peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business (EODB) Indonesia naik 19 level, dari sebelumnya di posisi 91 menjadi 72. Adanya realita itu, berarti semakin mudah berinvestasi ke Indonesia. Meski naik, angka itu masih jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi 40.
"Indonesia mempercepat laju reformasi dalam beberapa tahun terakhir dan upaya ini memberikan hasil. Kami memuji tekad pemerintah memperbaiki iklim usaha di Indonesia," ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves.
Menurut dia, beberapa reformasi yang telah dilakukan untuk mencapai prestasi tersebut, seperti memulai usaha dibuat lebih rendah dari 19,4 persen menjadi 10,9 persen, biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel, yaitu 276 persen dari pendapatan per kapita turun yang sebelumnya 357 persen.
"Tak hanya sebatas itu, akses perkreditan juga semakin meningkat dengan hadirnya biro kredit baru," tutur dia.
Perdagangan lintas negara pun, bilang dia, semakin baik dengan adanya penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, serta pendapatan bukan pajak sehingga waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses dan mengirimkan dokumen saat impor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.
Kemudian, pendaftaran properti dibuat dengan mudah dengan pengurangan pajak. Alhasil mengurangi biaya keseluruhan dari 10,8 persen menjadi 8,3 persen dari nilai properti.
"Hak pemegang saham minoritas juga diperkuat dengan adanya pengangkatan hak, peningkatan peran mereka dalan keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
