Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. AFP PHOTO/LOUISA GOULIAMAKI
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. AFP PHOTO/LOUISA GOULIAMAKI

Syarat tak Dipenuhi, Yunani Takkan Bayar Utang ke IMF

Ade Hapsari Lestarini • 17 Mei 2015 10:44
medcom.id, Athena: Perdana Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras memperingatkan kreditur asing bahwa negaranya tidak akan melakukan pembayaran kembali utang sebesar 750 juta euro kepada IMF pada Mei ini.
 
Kecuali, Yunani segera disediakan likuiditas yang mencukupi untuk mencegah negara tersebut mengalami krisis lebih dalam. Demikian dilaporkan suratkabar Kathimerini, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/5/2015). Namun demikian, Athena akhirnya melakukan pembayaran pada 12 Mei dengan mengosongkan rekening yang ditahan untuk Dana Moneter Internasional.
 
Mengutip sumber-sumber di Eropa, kata suratkabar itu, Tsipras membuat ancaman dalam suratnya, pada 8 Mei lalu kepada Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker, kepala IMF Christine Lagarde, dan Presiden ECB Mario Draghi.

Pemerintah Yunani pun tidak segera menanggapi komentar atas permintaan tersebut. Dalam suratnya, Tsipras mengatakan Yunani "haus" akan likuiditas dalam negeri karena telah memenuhi kewajiban utang dalam dan luar negeri. Meskipun tidak menerima bantuan bailout apapun di bawah 240 miliar euro sejak Agustus lalu, kata suratkabar tersebut.
 
Untuk mengembalikan likuiditas, Tsipras mengusulkan ECB menaikkan penerbitan treasury bill Yunani, mencairkan sebagian tahapan pinjaman senilai 7,3 miliar euro, mengembalikan 1,9 miliar euro sebagai hasil keuntungan ECB dengan membeli obligasi Yunani sejak 2010, serta mengembalikan 1,2 miliar euro pada dana bailout zona euro, EFSF.
 
Tetapi, surat itu dipandang hanya sebagai "ancaman belaka" dan diperkuat iklim ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Cadangan kas Yunani yang semakin menipis dan negosiasi antara pemerintah kiri yang dipimpin Tsipras dan pemberi pinjaman atas kesepakatan dana tunai yang direformasi telah tertunda selama berbulan-bulan.
 
Pada Jumat, Tsipras mengatakan kedua pihak telah menemukan beberapa kesamaan, namun pemerintah tidak akan mundur dari garis merah seperti tidak ada pemotongan upah dan pensiun.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan