"Saya pikir dia (Trump) berpikir bahwa itu adalah fungsi pemaksaan dan jika dia terus berkedip (lengah), dia kehilangan kredibilitas di mata orang Tiongkok," kata Cohn, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 23 November 2019.
Sedangkan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengharapkan adanya putaran tarif di Desember atas barang-barang Tiongkok jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Adapun pada Oktober, setelah AS dan Tiongkok menyetujui perjanjian perdagangan parsial, Trump memutuskan tidak melanjutkan kenaikan tarif yang telah ditetapkan untuk minggu berikutnya.
Tapi sayangnya, kesepakatan dagang fase satu belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kondisi tersebut menambah ketidakpastian perselisihan perdagangan yang sudah berlangsung lama. Apalagi, kedua negara sudah memberlakukan tarif bermiliaran dolar pada barang-barang satu sama lain.
Kesepakatan dagang yang dicapai di Oktober disebut untuk mengatasi kekhawatiran atas kekayaan intelektual dan jasa keuuangan, termasuk pembelian produk pertanian senilai USD40 miliar-USD50 miliar produk pertanian AS oleh Tiongkok. Namun sayangnya, masih ada syarat lain yang disebut belum disepakati yang membuat kesepakatan tersebut terkendala.
Lebih lanjut, Cohn yakin perang dagang yang sedang terjadi merugikan ekonomi AS. Karenanya dia mendesak Trump untuk segera menandatangani perjanjian fase satu guna memberikan dorongan positif bagi pertanian AS, yang telah dirugikan oleh pembalasan tarif dari Tiongkok.
"Petani kami layak menanam tanaman. Petani kita layak mengekspor. Itu penting bagi ekonomi AS. Kita seharusnya tidak berada di posisi ini sekarang. Jadi setidaknya, kita harus melalui itu," kata Cohn.
Sebelumnya, negosiasi perdagangan berisiko tinggi antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali mengalami masalah ketika kedua negara berusaha untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan terbatas. Tidak dipungkiri, kondisi tersebut bakal menghilangkan angin segar di pasar keuangan dan pasar saham yang kini perlahan mulai membaik.
"AS berusaha untuk mengamankan konsesi yang lebih kuat dari Tiongkok untuk mengatur perlindungan kekayaan intelektual dan guna menghentikan praktik transfer teknologi paksa sebagai imbalan untuk menarik kembali beberapa tarif," mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
