Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika permintaan Uni Eropa cukup berat. Sebab, perlu ada negosiasi antara dua pihak.
"Itulah negosiasi, pastilah negosiator meminta yang paling menguntungkan dia," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Maret.
Karena itu, pemerintah akan melayangkan tawaran yang lebih menarik saat negosiasi nanti. Tawaran yang dinilai bisa menguntungkan pemerintah. Dia menilai Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik. Eropa, kata Kalla, butuh pasar untuk produk mereka. Meski begitu, Kalla mengaku belum mengikuti perkembangan terbaru dari masalah ini.
"Namanya mereka butuh pasar. Tapi saya belum tahu itu isunya apa, tapi ini kan belum dimulai perundingan," kata Kalla.
Pemerintah masih mengkaji plus minus rencana keterlibatan Indonesia dalam perjanjian kerja sama perdagangan bebas (free trade agrement) dengan skema Comperhensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015), pemerintah masih menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama bebas dengan Uni Eropa.
Darmin mengatakan, pemerintah menilai beberapa permintaan Uni Eropa memberatkan pihak Indonesia seperti misalnya pembebasan bea masuk sebesar 95 persen. Pemerintah juga menganggap liberalisasi pos tarif dapat memukul industri dalam negeri. Apalagi, ditambah dengan penghapusan atas bea keluar, seperti yang dilakukan oleh Vietnam terhadap perdagangan dengan Uni Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
