Ilustrasi Bank Dunia. Foto: Cairopost.
Ilustrasi Bank Dunia. Foto: Cairopost.

Kemudahan Usaha Kawasan Asia Timur dan Pasifik Juga Melambat

Ekonomi bank dunia kemudahan berusaha
Suci Sedya Utami • 25 Oktober 2019 23:00
Jakarta: Bank Dunia merilis laju reformasi kemudahan berusaha tidak hanya melambat di Indonesia. Negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik juga mengalami hal serupa.
 
Dalam studi terbaru terkait kemudahan berusaha (doing business) 2020 yang dilakukan Bank Dunia menyatakan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasific melakukan 33 reformasi peningkatan iklim usaha dalam kurun waktu satu tahun terakhir untuk mengejar keterlambatan.
 
Secara keseluruhan jumlah reformasi di kawasan turun sebanyak sepuluh selama periode 12 bulan hingga 1 Mei lalu. Dari 25 negara, hanya 12 yang telah melakukan reformasi. Kendati demikian lima negara berada di dalam pencapaian tertinggi secara global di antaranya Singapur, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Taiwan dan Thailand. Adapun Tiongkok merupakan salah satu negara yang masuk 10 teratas dalam melakukan perbaikan berturut-turut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dorongan reformasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik terus berlanjut dengan perbaikan signifikan yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok," kata Senior Manager dari Global Indikator Grup Bank Dunia dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2019.
 
Sementara itu, Indonesia dan Myanmar masing-masing melakukan lima reformasi yang sebagian besar melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, Indonesia memperkenalkan sistem pelaporan dan pembayaran online untuk jenis pajak utama dan sistem elektronik anajemen perkara untuk para hakim. Selanjutnya, Indonesia meningkatkan proses pengurusan dokumen pabean untuk ekspor (export customs declaration) secara online, mengurangi waktu atanperbatasan (border compliance) untuk mengekspor sebesar tujuh jam.
 
Myanmar memperkuat pengawasan kualitas konstruksi, meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi dan membuat proses perizinan bangunan lebih efisien, sehingga negara tersebut naik ke posisi ke-46 pada indikator izin konstruksi. Selain itu, Myanmar mulai menerbitkan laporan pengukuran kinerja untuk memudahkan penerapan kontrak dan memperkenalkan platform online untuk pendaftaran perusahaan.
 
Ada juga Filipina yang melanjutkan tiga reformasi dalam setahun terakhir. Perubahan-perubahan yang lain di Filipina termasuk menghilangkan persyaratan modal minimum untuk perusahaan domestik. Negara ini juga merampingkan proses mendapatkan sertifikat hunian.
 
Brunei Darussalam, Republik Demokratik Rakyat Laos, Papua Nugini dan Vietnam masing- masing melakukan dua reformasi. Brunei Darussalam mulai menerbitkan laporan yang mengukur kinerja Pengadilan Menengah Bandar Seri Begawan. Di antara inisiatif-inisiatif lainnya.
 
Kemudian Laos membuat proses mendapatkan sambungan listrik menjadi lebih mudah dengan menerapkan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) yang otomatis untuk memantau pemadaman dan pemulihan layanan.
 
Vietnam meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan Departemen Umum Perpajakan untuk membuat proses pembayaran pajak lebih mudah bagi para pengusaha. Secara keseluruhan, ekonomi kawasan memfokuskan upaya reformasi pada peningkatan di bidang izin konstruksi (Dealing with Constructions Permit) dan memulai usaha (Starting A Business) dengan memberlakukan masing-masing tujuh dan lima reformasi.
 
Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat adanya perbaikan di kawasan tersebut dalam sejumlah bidang, seperti penegakan perjanjian (enforcing contracts). Penyelesaian sengjeta komersial melalui pengadilan tingkatblokal membebani rata-rata 47,2 persen dari nilai klaim, dua kali lebih besar dari rata-rata negara berpenghasilan tinggi yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebanyak 21,5 persen.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif