"Kesepakatan yang dicapai para Menteri Ekonomi ASEAN memanfaatkan digitalisasi perdagangan dan teknologi industri 4.0, dimaksudkan untuk memperkuat integrasi ekonomi," kata Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, melalui keterangan resminya, Sabtu, 7 September 2019.
Kesepakatan ini, lanjut Mendag, dijalankan dengan mengadopsi empat prioritas capaian ASEAN yang bertujuan mendukung kesiapan negara anggota ASEAN menghadapi era revolusi industri 4.0. Keempat prioritas tersebut yaitu ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP).
Kemdian, Guideline on Skilled Labour/Professional Services Development in Response to The Fourth Industrial Revolution (4IR), ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0, dan Policy Guideline on Digitalisation of ASEAN Micro Enterprises.
"Saya sangat mengapresiasi pengadopsian keempat dokumen tersebut. Ini menunjukkan semakin berkembangnya arah kerja sama regional ASEAN. Selain itu, juga menunjukkan upaya ASEAN beradaptasi dengan kebutuhan zaman guna mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia, industri, serta usaha kecil dan menengah (UKM) agar siap menghadapi tantangan," tuturnya.
Pada pertemuan tersebut, para Menteri juga mengkaji kembali implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint) 2025. Langkah tersebut termasuk capaian atas 13 hasil ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan Thailand di ASEAN pada 2019 serta sejumlah hubungan ekonomi eksternal ASEAN.
Sebelumnya, Mendag RI bersama para Menteri Ekonomi ASEAN juga telah mengawali rangkaian Pertemuan AEM ke-51 dengan menghadiri agenda Pertemuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-33 dan Pertemuan ASEAN Investment Area (AIA) Council ke-22 pada hari yang sama.
Pada Pertemuan AFTA Council ke-33 tersebut Enggar mengungkapkan para Menteri ASEAN kembali membahas perkembangan liberalisasi perdagangan barang di ASEAN serta berbagai kondisi yang menjadi tantangan selama ini. Ada dua hal yang menjadi perhatian utama Indonesia dalam pertemuan Menteri AFTA.
"Pertama, yaitu terkait transposisi pos tarif Vietnam untuk produk kendaraan terurai (completely knocked down/CKD) yang dinilai tidak transparan. Kedua, isu lama mengenai pos tarif minuman beralkohol Indonesia yang masih masuk dalam General Exception List (GEL)," ungkap Mendag.
Menteri AFTA dari Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Singapura mendesak Menteri AFTA Vietnam untuk memastikan bahwa tarif setiap komponen pembentuk CKD adalah nol persen. Sebab, Vietnam malah menghapus tarif untuk produk CKD dan penetapan pos tarifnya didasarkan bukan pada kesatuan produk utuhnya, melainkan per komponen.
Akibatnya, proses mendapatkan tarif preferensi ekspor CKD dibebani dengan penyiapan dokumen preferensi per komponen CKD. Enggar menjelaskan, Menteri AFTA dari keempat negara tersebut sepakat meminta Menteri AFTA Vietnam agar memberikan solusi transparansi atas dampak dihapuskannya pos tarif CKD tersebut.
"Pertemuan AFTA Council menyetujui mencoba menyelesaikan permasalahan ini yaitu melalui side letter (surat keputusan bersama) oleh Vietnam. Namun, Indonesia menegaskan bahwa side letter tersebut harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi panduan bagi petugas bea cukai ASEAN di lapangan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
