Ilustrasi. FOTO: AFP
Ilustrasi. FOTO: AFP

Rencana Perubahan Aturan Pengeluaran Pemerintah di UE Mandek

Ekonomi bank central eropa ekonomi eropa uni eropa
Annisa ayu artanti • 21 September 2019 17:01
Brussels: Negara-negara Uni Eropa (UE) berselisih tentang bagaimana mengubah peraturan tentang pengeluaran pemerintah di blok yang beranggotakan 28 negara. Kondisi itu tentu menjadi sebuah jalan buntu yang berpotensi menghentikan rencana untuk menghidupkan kembali ekonomi kawasan.
 
Mengutip CNBC, Sabtu, 21 September 2019, Komisi Eropa, dewan eksekutif UE, telah mulai mencari cara untuk mengubah buku peraturan fiskal yang rumit. Akan tetapi debat awal antara menteri keuangan pada akhir pekan menunjukkan butuh waktu sebelum proposal konkret muncul.
 
"Saya percaya semakin sederhana aturannya semakin baik dan faktor penegakannya sangat penting. Karena jika kita tidak mematuhi hukum, maka kredibilitas seluruh sistem sangat lemah," kata Menteri Keuangan Lithuania Vilius Sapoka, sebelum bertemu dengan mitra Uni Eropa.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, peraturan fiskal UE menyatakan negara-negara Eropa tidak boleh memiliki defisit anggaran lebih tinggi dari tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan mereka atau angka utang publik di atas 60 persen dari PDB mereka. Dalam konteks tersebut, ada negara yang meyakini plafon itu harus diubah untuk memungkinkan pengeluaran lebih lanjut.
 
Akan tetapi beberapa negara mengatakan perubahan batas ini tidak diperlukan. "Tidak ada banyak keinginan untuk berdiskusi besar," kata seorang pejabat Eropa tentang pembicaraan di antara para menteri keuangan, yang tidak ingin disebutkan namanya karena sensitivitas pembicaraan.
 
Negara-negara tertentu percaya aturan fiskal harus didasarkan pada formula yang diverifikasi. Misalnya, saat ini, Komisi Eropa menilai kesenjangan produksi negara-negara anggota terkait perbedaan antara produksi aktual suatu ekonomi dan potensi produksi maksimumnya. Namun, pandangan berbeda tentang cara menghitungnya, membuat penerapan aturan lebih sulit.
 
Sementara itu, Presiden bank sentral Eropa Mario Draghi mendesak sejumlah negara di Eropa untuk melihat rencana kebijakan fiskal mereka dan menyamai kebijakan tersebut dengan upaya bank sentral masing-masing negara. Langkah itu diharapkan bisa dilakukan agar membantu mengangkat kembali perekonomian Eropa yang sedang tidak menentu.
 
Mengingat perlambatan ekonomi terjadi di zona euro, Draghi menyarankan negara-negara di Eropa dengan ruang fiskalnya harus berinvestasi lebih banyak, dan negara-negara dengan tumpukan utang besar harus berhati-hati dengan pengeluaran mereka. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi harus diambil secara cermat.
 
Direktur think tank Bruegel Guntram Wolff mengatakan selera untuk mengubah aturan agak terbatas. "Ya, ada beberapa pengakuan bahwa aturan itu tidak berfungsi dengan baik. Tetapi ya, ada juga kelelahan politik yang besar untuk benar-benar menegosiasikan kembali topik yang sulit ini," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif