Jokowi, diminta tidak membuat komitmen apa pun yang berkaitan dengan TPP, dalam pertemuan US-ASEAN Summit pada 15-16 Februari 2016 di California, Amerika Serikat.
"Seharusnya Presiden Jokowi lebih fokus pada keberhasilan implementasi agenda pembangunan nasional, dan bukan pada TPP," kata Research and Knowledge Management Manager dari Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, saat ditemui di kantor IGJ, Jalan Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2016).
Rachmi mengatakan perjanjian TPP menuai banyak protes dari berbagai masyarakat belahan dunia, khusunya 12 anggota TPP yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. Dia menilai, perjanjian TPP hanya akan lebih mendulang kerugian bagi Indonesia ketimbang manfaatnya.
Rachmi mencatat sejumlah dampak TPP terhadap pembangunan nasional, yakni:
1. Ketentuan larangan kandungan lokal dalam TPP akan menghambat hilirisasi industri dalam rencana peningkatan daya saing Indonesia
2. Standar TRIPs-Plus dalam TPP akan melemahkan peran industri farmasi nasional dan semakin menjauhi akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah
3. Ketentuan Bab BUMN dalam TPP akan menggagalkan Road Map BUMN yang digagas oleh pemerintah Indonesia
4. Ketentuan Regulatory Coherence dalam TPP akan melanggengkan kesenjangan ekonomi dan bertentangan dengan pencapauan 17 agenda Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Pembukaan akses pasar barang dalam TPP akan mematikan sektor usaha mikro Indonesia.
6. Ketentuan perlindungan varietas tanaman dan paten di dalam TPP akan menghilangkan kedaulatan petani Indonesia terhadap benih
7. Ketentuan perlindungan investasi di dalam TPP akan mendorong negara di bawah kontrol korporasi multinasional
Lantaran hal itu, IGJ bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Human Right for Social Justice (IHS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi untuk Obat Murah (KOM), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia (GEMA PKM Indonesia), Asian Solidarity Economy Council Indonesia (ASEC Indonesia), Sinergi Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya, mendesak Presiden Jokowi, dalam pertemuan US-ASEAN Summit 15-16 Februari 2016 di California, Amerika Serikat tidak membuat komitmen apapun untuk Indonesia terkait TPP dan menolak desakan Presiden Barack Obama untuk bergabung ke TPP.
"Fokus pada bentuk kerja sama yang mampu mendorong dan mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia, khususnya penguatan perekonomian rakyat kecil, seperti petani, buruh, pedagang kecil, informal, serta perempuan usaha kecil," ujar Rachmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
