"Pemerintah mendukung Kementerian Perminyakan Irak untuk menandatangani perjanjian dengan Exxon Mobil dan PetroChina senilai USD53 miliar yang merupakan proyek besar," kata Abdul Mahdi pada konferensi pers setelah pertemuan kabinet mingguan, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 8 Mei 2019.
Proyek yang disebutnya memompa air laut ke ladang minyak di Irak itu akan meningkatkan produksi minyak di dua ladang minyak Nahr Bin Umar dan Artawi menjadi 500 ribu barel per hari (bph) dari sekitar 100 ribu menjadi 125 ribu bph.
Dia mengatakan proyek itu akan menyediakan puluhan ribu pekerjaan dan Irak akan menghasilkan sekitar USD400 miliar selama 30 tahun setelah kesepakatan itu berlaku, yang menunjukkan bahwa ada diskusi mengenai keuntungan tambahan.
Mahdi membantah ada hubungan antara megaproyek Irak tersebut dengan pembebasan AS untuk Irak terkait urusan dengan Iran yang sedang berada di bawah sanksi AS. "Soal ini (megaproyek) dimulai pada 2015, dan itu tidak ada hubungannya dengan sanksi yang dijatuhkan pada Iran. Masalah ini berkaitan dengan ekonomi Irak dan sektor minyak Irak," katanya.
Ia menambahkan Irak perlu memompa sumur minyak untuk menjaga produksi minyak stabil. Pernyataan Mahdi dikemukakan setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk tidak menerbitkan kembali keringanan sanksi yang memungkinkan importir utama untuk terus membeli minyak dari Iran ketika keringanan itu berakhir awal Mei.
Adapun langkah yang dilakukan Trump itu dalam upaya meningkatkan tekanan pada Iran. Mahdi mengatakan kesepakatan dengan dua perusahaan minyak yakni Exxon Mobil dan PetroChina adalah sebuah awal karena diskusi lebih lanjut diadakan untuk mencapai kesepakatan akhir.
Dengan proyek sebesar itu, Irak berupaya memperbaiki ekonomi yang memburuk dan memberikan kesempatan kerja, serta meningkatkan layanan publik di negara itu. Ekonomi Irak sangat bergantung pada ekspor minyak mentah yang menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan negara itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
