Direktur Perundingan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan RI Antonius Yudi Triantoro mengatakan revolusi digital telah membuka peluang dan tantangan yang akan mengubah cara berbisnis. Pemanfaatan teknologi juga menjadikan fitur baru dalam pengembangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan sosial-ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
"APEC AIDER merefleksikan komitmen Ekonomi APEC dalam menetapkan target tujuan pengembangan niaga-el dan digitalisasi di kawasan Asia Pasifik. Termasuk upaya menjembatani kesenjangan digital antar-Ekonomi APEC,” kata Yudi melalui keterangan resmi, Senin, 2 September 2019.
Sejumlah Ekonom APEC gencar menyuarakan dukungan penerapan moratorium secara permanen atas pengenaan bea masuk produk elektronik, maupun produk yang ditransmisikan secara elektronik. Hal ini mengingat moratorium di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan segera berakhir pada Desember tahun ini.
Menurut Yudi, dukungan Ekonomi APEC atas moratorium permanen itu didasari pertimbangan bahwa pengenaan bea masuk akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menghambat perdagangan, dan dapat mengancam efektivitas WTO.
"Namun, beberapa negara, termasuk Indonesia, menolak usulan tersebut dan berpandangan bahwa isu tersebut harus dibahas di WTO," ucap Yudi.
Yudi memaparkan moratorium permanen tentunya akan berdampak pada pendapatan negara. Dengan moratorium permanen, potensi pengenaan bea terhadap produk yang ditransmisikan secara elektronik akan hilang.
Berdasarkan aturan nasional, importasi barang-barang tersebut tetap menjadi objek pajak. Pembebasan bea masuk tentunya akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap barang sejenis yang dikirim secara konvensional.
"Di samping itu, pengenaan bea masuk itu sendiri bertujuan melindungi sektor niaga-el dalam negeri agar dapat berkembang dengan adil dan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dunia yang merupakan cikal bakal revolusi undustri 4.0, APEC terus mempererat konektivitas kawasan dengan mendorong partisipasi seluruh ekonomi dalam pengembangan rantai nilai global.
Dalam upaya tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyusunan basis data APEC Trade in Value Added (TiVA) yang menjadi bank data perdagangan bernilai tambah di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Yudi, pada level domestik, Indonesia akan memanfaatkan basis data APEC TiVA untuk meningkatkan akurasi formulasi kebijakan dalam negeri. Bank data ini bermanfaat untuk menggambarkan kontribusi perdagangan dan industri Indonesia dalam rantai produksi global.
"Data tersebut juga dapat mengidentifikasi secara akurat sektor industri Indonesia yang dominan dan yang masih perlu ditingkatkan partisipasinya dalam rantai nilai global. Dengan demikian, para pembuat kebijakan akan dapat menyusun strategi yang tepat,” tuturnya.
Selain itu, Indonesia bersama Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi champion economy dalam penyusunan program kerja lima tahun ke depan (2020-2025) terkait pemanfaatan statistik guna mendorong partisipasi Ekonomi APEC dalam rantai nilai global.
“Hal ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peran Indonesia dalam kegiatan perdagangan global, serta sebagai upaya meningkatkan akurasi dalam perumusan kebijakan nasional,” pungkas Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
