Ilustrasi. Foto : AFP.
Ilustrasi. Foto : AFP.

Lima Produk Indonesia Masuk Program GSP di AS

Ekonomi indonesia-as
Ilham wibowo • 29 Oktober 2019 21:48
Jakarta: Sebanyak lima produk Indonesia berhasil mendapatkan kembali fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dari Amerika Serikat (AS). Momentum ini dinilai baik untum terus meningkatan kinerja ekspor.
 
Informasi ini disampaikan secara resmi di laman resmi United States Trade Representative (USTR). Kelima produk tersebut yakni plywood bambu laminasi (HS 44121005); plywood kayu tipis kurang dari 66 mm (HS 44123141155); bawang bombai kering (HS 09082220); sirup gula, madu buatan, dan karamel (HS 17029052); serta barang rotan khusus untuk kerajinan tangan (HS 46021223).
 
“Hasil positif ini tidak terlepas dari submisi tertulis secara resmi yang disampaikan Pemerintah RI melalui Kemendag. Selain itu, Pemerintah RI yang diwakili Atase Perdagangan juga hadir dalam dengar pendapat di Washington D.C. guna memberikan pembelaan bagi produk-produk Indonesia yang dinilai kelayakannya oleh AS untuk mendapatkan GSP,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan resmi, Selasa, 29 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus juga menyampaikan, Komisi Perdagangan Internasional AS (United States International Trade Commission/USITC) telah melakukan penilaian terhadap produk ekspor yang mendapatkan fasilitas GSP sejak April 2019. Proses penilaian dilakukan terhadap negara-negara mitra AS seperti Pakistan, Thailand, Brasil, Ekuador, Brasil, dan Indonesia.
 
Menurut Mendag Agus, AS melakukan penilaian terhadap enam produk ekspor asal Indonesia. Dari keenam produk tersebut, hanya produk asam stearat (HS 38231100) yang tidak lagi mendapatkan tarif preferensi. Hal ini dikarenakan nilai ekspornya telah melebihi batas ketentuan kompetitif (competitive needs limitations/CNL). Artinya, produk asam stereat dinilai sudah sangat berdaya saing dan memiliki pangsa pasar yang sangat baik di pasar AS sehingga tidak perlu lagi mendapatkan perlakuan khusus.
 
Lebih lanjut, Agus menjelaskan fasilitas GSP merupakan salah satu isu prioritas dalam hubungan dagang dengan AS. “Pemanfaatan skema ini membuka peluang yang sangat besar bagi peningkatan ekspor Indonesia ke AS,” tegas Agus.
 
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Intenasional Iman Pambagyo menambahkan pemerintah berharap fasilitas GSP ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Saat ini, pemanfaatan tarif preferensi GSP oleh para pelaku usaha baru sekitar 836 produk dari total 3.572 produk.
 
"Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha mengekspor produk-produk yang masuk dalam skema GSP,” ujar Iman.
 
Produk ekspor utama Indonesia yang diekspor ke AS menggunakan skema GSP di antaranya ban mobil (USD138 juta), kalung emas (USD126,6 juta), asam lemak (USD102,3 juta), tas tangan dari kulit (USD4,8 juta), dan aksesori perhiasan (USD69 juta).
 
Pada 2018, ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat sebanyak USD 2,13 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS sebesar USD18,4 miliar. Pada periode Januari-Desember 2018, Indonesia bisa menghemat sebanyak USD101,8 juta melalui pemanfaatan GSP. Jumlah penghematan ini meningkat sebesar USD23 juta atau 29 persen dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar USD78,8 juta.
 
Adapun GSP merupakan program unilateral Pemerintah AS berupa pembebasan tarif bea masuk ke pasar AS. Saat ini, Pemerintah AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8-digit.
 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.572 pos tarif Indonesia mendapatkan fasilitas GSP. Program ini bertujuan membantu produsen AS mendapatkan produk yang dibutuhkan untuk produksi mereka. Pada saat yang sama, pemberian program ini sekaligus mendorong ekspor negara-negara berkembang ke pasar AS.
 
Sejak April 2018, pemerintah AS mengkaji eligibilitas negara penerima GSP. Dalam Federal Register Vol. 83 tanggal 27 April 2018, AS menginisiasi GSP Country Practice Review terhadap Indonesia, India, dan Kazakhstan. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan ke Pemerintah AS agar program ini tetap berlaku bagi Indonesia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif