"Pemerintah akan menargetkan kepatuhan wajib pajak sebelum mengadopsi program amnesti, yang mungkin akan sangat mirip dengan Indonesia," jelas Dominguez dikutip dari Bloomberg, Minggu 9 April 2017.
baca : Meski Nyepi, Kantor Pajak Tetap Layani Tax Amnesty dan SPT
Mengacu pada wajib pajak, Dominguez mengatakan, program tax amnesty tidak akan bekerja jika mereka tidak percaya terhadap niat baik pemerintah.
"Kita harus menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan politik untuk menghentikan penggelapan pajak," jelas dia.
Program amnesti pajak selama sembilan bulan di Indonesia mendorong pendapatan pemerintah lebih dari USD10 miliar. Ini memungkinkan warga untuk menempatkan urusan pajak mereka dan membayar tarif denda serendah dua persen ketika mereka menyatakan aset yang sebelumnya tersembunyi. Rencana itu dilihat sebagai sebagian besar berhasil dengan lebih dari 970.000 orang berpartisipasi.
Dominguez menjelaskan hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong reformasi pajak untukmencegah penurunan kredit rating karena defisit anggaran melebar.
Pemerintah Filipina mengajukan pengaduan pidana terhadap rokok pembuat Perkasa Corp bulan lalu karena tidak membayar hampir 10 miliar peso beban pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
