Departemen Keuangan AS menerbitkan panduan yang mengklarifikasi perintah eksekutif, yang dirilis pada November, akan berlaku untuk investor dalam pasar dana yang diperdagangkan di bursa saham dan dana indeks. Kemudian, juga mencakup anak perusahaan dari perusahaan Tiongkok yang ditunjuk sebagai dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.
Penegasan itu muncul dan diposting di situs web Departemen Keuangan AS usai beberapa media melaporkan perdebatan sedang berkecamuk di dalam Pemerintahan Trump terkait pedoman tersebut. "Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan AS telah menolak tawaran Departemen Keuangan untuk mempermudah perintah eksekutif," kata sebuah sumber, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 30 Desember 2020.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pengumuman itu memastikan Ibu Kota AS tidak berkontribusi pada pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan layanan keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
"Ini seharusnya menghilangkan kekhawatiran bahwa investor AS mungkin secara tidak sadar mendukung (perusahaan yang dikendalikan militer Tiongkok) melalui investasi langsung, tidak langsung, atau pasif lainnya," kata Pompeo.
Secara khusus, beberapa media melaporkan Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan anak perusahaan Tiongkok dari ruang lingkup arahan Gedung Putih, yang melarang pembelian sekuritas baru dari 35 perusahaan Tiongkok yang menurut Washington didukung oleh militer Tiongkok, mulai November 2021.
Panduan yang dirilis pada Senin waktu setempat menetapkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk setiap anak perusahaan dari perusahaan militer Tiongkok, setelah anak perusahaan tersebut terdaftar secara publik oleh Departemen Keuangan AS.
"FAQ yang diterbitkan Departemen Keuangan mewakili kemenangan yang jelas bagi komunitas keamanan AS dalam upaya dan tekadnya untuk mempertahankan sanksi pasar modal yang kuat," kata Roger Robinson, mantan pejabat Gedung Putih yang mendukung pembatasan akses Tiongkok ke investor AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
