"Semua orang akan rugi besar jika para pemimpin terus memisahkan dua ekonomi terbesar dunia itu," kata Direktur Asosiasi Perusahaan Riset Rhodium Group Adam Lysenko, dilansir dari Antara, Rabu, 26 Januari 2021.
Lembaga riset itu menulis laporan yang dirilis oleh Komite Nasional Hubungan AS-Tiongkok, kelompok pemimpin bisnis dan diplomatik Washington yang berpengaruh. Hubungan antara kedua negara itu berada di bawah tekanan pada sejumlah masalah, termasuk hak asasi manusia dan aturan perdagangan.
Laporan tersebut memperkirakan investor AS memiliki USD1,2 triliun dalam ekuitas dan sekuritas utang yang diterbitkan oleh entitas Tiongkok pada akhir 2020, lima kali lipat dari level yang ditunjukkan dalam data resmi dari Departemen Keuangan AS.
"Sebagian besar perbedaan itu disebabkan oleh perusahaan Tiongkok menggunakan struktur hukum yang kompleks untuk menerbitkan saham dari surga pajak yang diperdagangkan di bursa AS," menurut laporan tersebut.
Sementara itu, kepemilikan sekuritas AS di Tiongkok mencapai USD2,1 triliun pada saat yang sama, 36 persen lebih tinggi dari angka resmi. Sebagian besar perbedaan disebabkan investasi ekuitas yang salah diklasifikasikan dalam sumber resmi karena upaya investor menghindari kontrol modal Beijing atau penggunaan Hong Kong sebagai perantara investasi.
"Namun, integrasi keuangan antara kedua ekonomi juga rendah, karena kontrol modal. Jika kebijakan dilonggarkan, investasi portofolio gabungan kedua negara akan berjumlah lebih dari USD9 triliun dibandingkan dengan sekitar USD3 triliun saat ini," katanya.
Menjabat kurang dari seminggu, kebijakan luar negeri dan tim perdagangan Biden telah diwarisi serangkaian kebijakan garis keras yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Perintah eksekutif dari November mewajibkan investor AS untuk melepaskan investasi dari 44 perusahaan yang diduga terkait dengan militer Tiongkok.
Tetapi pernyataan yang bertentangan dari lembaga-lembaga yang menangani peluncurannya memicu kebingungan di antara para pemegang saham. Sejumlah investor mengharapkan pemerintahan baru untuk membatalkan aturan dengan cepat, dan para pejabat pemerintah hanya memberikan sedikit petunjuk resmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
