Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting di Kota Gandhinagar, Gujarat, India.
Di forum tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mampu keluar dari middle income trap, yakni kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.
Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi.
"Pertama, melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial," ujar Sri Mulyani dikutip dari siaran pers, Senin, 17 Juli 2023.
| Baca juga: Menkeu India dan Indonesia Bentuk EFD, Apa Itu? |
Soft loan BUMN
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga memberikan akses kepada pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN.
"Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah," jelas dia.
Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu pemerintah juga telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.
Menkeu pun mengungkapkan harapannya agar forum ini dapat menjadi ajang bagi para anggota G20 untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
