"Perjanjian tersebut menawarkan manfaat yang jelas bagi Inggris dan UE, dan akan hilang jika tidak ada kesepakatan yang dinegosiasikan. Namun komitmennya pada standar tenaga kerja dan lingkungan jauh lebih lemah dari yang diharapkan," kata IPPR, dilansir dari Xinhua, Selasa, 29 Desember 2020.
Dalam laporan yang dipublikasikannya, IPPR mengungkapkan batasan tata aturan main yang adil dalam berbisnis menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi panjang antara Inggris dan Uni Eropa. Keadilan dalam berbisnis ini yang menjadi di antara benturan untuk kedua belah pihak cukup lama mencapai kata sepakat.
Dalam mencapai kesepakatan yang menjamin kedaulatan maksimal, Pemerintah Inggris telah mempermudah persyaratan tersebut di bidang-bidang seperti perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Namun, hanya mengamankan manfaat cukup terbatas dalam akses pasar.
"Dalam jangka pendek, hal ini kemungkinan menyebabkan gangguan pada arus perdagangan, termasuk di perbatasan. Dalam jangka panjang, ekonomi akan beradaptasi dengan pengaturan baru, dan hambatan perdagangan Inggris-UE kemungkinan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat serta pemulihan ekonomi yang lebih lama," kata IPPR.
"Ini membuat perlindungan bagi pekerja, iklim, dan lingkungan dalam risiko serius terkikis," kata Direktur IPPR Marley Morris, yang berfokus pada perdagangan dan hubungan Uni Eropa.
"Kesepakatan tipis ini lebih baik daripada tidak ada kesepakatan sama sekali, tetapi masih menciptakan hambatan perdagangan besar dengan tetangga terdekat kita, yang akan menghambat pertumbuhan dan memperlambat pemulihan ekonomi," tambah Morris.
Sebelumnya, Inggris dan Uni Eropa mengumumkan kesepakatan perdagangan. Kesepakatan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Namun, kesepakatan ini akan berlaku sementara pada 1 Januari 2021 setelah transisi Brexit berakhir pada 31 Desember 2020.
Kesepakatan perdagangan menjadi penting, jika disetujui oleh parlemen Inggris dan Eropa, karena akan menjamin perdagangan bebas tarif pada sebagian besar barang dan menciptakan platform untuk kerja sama Inggris-UE di masa depan tentang masalah-masalah seperti pemberantasan kejahatan, berbagi energi dan data.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
