"Aset kripto mempertahankan daya tarik ilusi sebagai solusi sederhana dan cepat untuk tantangan keuangan terutama di pasar negara berkembang, tetapi sejauh ini malah memperkuat risiko keuangan di negara yang kurang berkembang," jelas laporan BIS, dilansir Channel News Asia, Rabu, 23 Agustus 2023.
| baca juga: Kominfo Putus Akses 14.297 Situs Produk Keuangan Ilegal |
Laporan tersebut melihat apa yang akan terjadi jika kripto dan pasar keuangan tradisional menjadi lebih terintegrasi di masa depan, dengan fokus pada kemungkinan risiko stabilitas keuangan karena aset kripto harus dinilai dari perspektif risiko dan peraturan seperti semua aset lainnya. Hasilnya risikonya berlipat ganda, dengan kerentanan aset kripto yang berasal dari sifat, struktur, komposisi, dan fungsi pasar tersebut.
Aturan UE untuk kripto
Makalah tersebut berpendapat, otoritas nasional dapat bekerja sama untuk menentukan data yang mereka butuhkan untuk memantau pasar secara efektif, dengan penekanan pada identifikasi titik koneksi penting dengan lembaga keuangan. Namun ini bertentangan dengan anonimitas yang mendorong beberapa orang dan entitas masuk ke aset kripto.“Mengingat sifat pasarnya, larangan langsung mungkin tidak terbukti dapat ditegakkan. Sebaliknya, pembuat kebijakan akan membuat pasar ini semakin tidak transparan dan dapat diprediksi. Selain itu, semua keuntungan inovasi potensial dari pasar aset kripto akan hilang." jelas laporan itu.
Regulasi, menurut makalah tersebut, hadir dengan berbagai motivasi di seluruh yurisdiksi dan menambah masalah kesenjangan data dengan metode pengungkapan data yang akan memainkan peran besar.
Awal tahun ini, kepala layanan keuangan Uni Eropa mengatakan seluruh dunia harus menyalin aturan UE untuk aset kripto untuk menciptakan pendekatan global yang melindungi konsumen dan stabilitas keuangan. Sekitar dua lusin bank sentral di negara berkembang dan maju diharapkan memiliki mata uang digital yang beredar pada akhir dekade ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
