Perjanjian Komprehensif Tiongkok-UE tentang Investasi telah dikerjakan selama tujuh tahun, dan diharapkan dapat membuka jalan bagi pelaku bisnis Eropa untuk berinvestasi dalam layanan keuangan, telekomunikasi, kendaraan listrik dan sektor lain yang secara bertahap dibuka untuk investasi asing di Tiongkok.
Tetapi kesepakatan itu menghadapi tentangan dari beberapa anggota parlemen Eropa dan pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden yang akan datang, yang mengatakan itu tidak mengatasi kekhawatiran tentang penggunaan kerja paksa oleh produsen Tiongkok, terutama di wilayah barat laut yang bergolak dari Xinjiang.
"Beberapa hari ke depan akan menarik. Menurut saya, ada dorongan serius untuk melewati garis finis," kata Joerg Wuttke, kepala Kamar Dagang Eropa di Tiongkok dikutip dari XInhua, Minggu, 27 Desember 2020.
"Ini bukan kesepakatan yang sempurna, jauh dari itu, tapi ini adalah langkah maju yang besar," jelas dia.
Kementerian Perdagangan Tiongkok telah menahan diri untuk tidak berkomitmen pada tenggat waktu akhir tahun dan tampaknya siap untuk perpanjangan diskusi.
Dalam wawancara dengan Le Monde, Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Prancis yang berada di bawah Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Franck Riester mengatakan Beijing perlu menangani masalah kerja paksa jika Paris menyetujui kesepakatan itu.
Organisasi hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan tentang praktik perburuhan di Xinjiang, di mana orang Uighur dan anggota kelompok etnis minoritas Muslim lainnya dilaporkan telah dipaksa untuk memetik kapas secara kerja paksa yang dikelola negara. Beijing menolak tuduhan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
