Dalam sebuah wawancara dengan AFP, Yellen mengakui inisiatif Kelompok 20 untuk membantu negara-negara debitur belum berjalan sangat cepat. Amerika Serikat berharap untuk melihat lebih banyak partisipasi aktif dari Tiongkok.
Selama pandemi covid-19, G20 menerapkan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang untuk membantu negara-negara yang meminjam banyak dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi. Akan tetapi, program itu berakhir pada Desember.
G20 tahun lalu mengadopsi rencana Kerangka Kerja Bersama sebagai jalan untuk merestrukturisasi beban utang yang besar, namun ketidakpastian ekonomi tetap mengemuka. Serta hanya tiga negara -Chad, Ethiopia, dan Zambia- telah meminta negosiasi persyaratannya.
Bank Dunia dan IMF masing-masing telah memperingatkan konsekuensi yang mengerikan akibat utang ini, kecuali lebih banyak negara diberikan kesabaran. Hambatan utama adalah kurangnya informasi tentang ukuran utang ke Tiongkok, serta beberapa pemberi pinjaman lainnya, oleh perusahaan swasta dan juga pemerintah.
Sementara negara-negara seperti Tiongkok telah setuju untuk berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. "Kita tentu perlu bergerak lebih cepat daripada yang kita miliki, untuk memfasilitasi penghapusan utang yang lebih cepat dan efektif melalui kerangka kerja bersama," tegasnya, dilansir Channel News Asia, Jumat, 18 Februari 2022.
Dia mengatakan pejabat keuangan G20 minggu ini juga akan terus mengerjakan strategi untuk membantu negara-negara menghadapi pandemi, yang terus menjadi masalah besar di banyak bagian dunia.
"Kami tentu akan fokus pada kebutuhan untuk membantu ekonomi berpenghasilan rendah dan ekonomi yang dilanda utang yang terutama tertekan karena pandemi, (dan) bagaimana memfasilitasi penghapusan utang yang lebih cepat dan efektif melalui kerangka kerja bersama," jelas Yellen.
G20 juga bekerja untuk meningkatkan mekanisme pembiayaan melalui IMF dan Bank Dunia, menyalurkan sumber daya untuk dana perwalian untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti distribusi vaksin dan upaya yang lebih luas untuk mencegah pandemi di masa depan, serta untuk menangani masalah iklim.
Yellen menambahkan, para pejabat akan melanjutkan diskusi tentang penerapan pajak perusahaan minimum global 15 persen untuk mencoba menjaga momentum.
Dia mengatakan negara-negara G20 perlu membuat lebih banyak kemajuan pada langkah-langkah domestik yang diperlukan untuk menerapkan pajak pada perusahaan multinasional yang sangat menguntungkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
