"Katherine akan menyampaikan pidato tentang tinjauannya tentang kebijakan perdagangan Tiongkok di Pusat Studi Strategis di Washington dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab," kata Kantor USTR, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 4 Oktober 2021.
Sejak menjabat pada Maret, Katherine melakukan tinjauan dari atas ke bawah terhadap kebijakan perdagangan Tiongkok dan Washington. Joe Biden dari AS sudah mempertahankan tarif ratusan miliar dolar impor Tiongkok yang sudah diberlakukan sejak mantan Presiden Donald Trump.
Tetapi pemerintahannya sejauh ini hanya mengungkapkan sedikit tentang bagaimana hal itu akan mengatasi apa yang disebutnya praktik perdagangan dan subsidi non-pasar Tiongkok. Pernyataan Katherine akan menandai dimulainya tiga bulan terakhir dari kesepakatan perdagangan fase pertama AS-Tiongkok yang dicapai Trump dengan Beijing pada awal 2019.
Adapun fase pertama yang dicapai pada intinya mengurangi perang tarif antara kedua ekonomi terbesar dunia. Kesepakatan faser pertama itu menyerukan Tiongkok untuk meningkatkan pembelian pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi, dan jasa sebesar USD200 miliar selama dua tahun hingga akhir 2021 dibandingkan dengan level di 2017.
Pejabat administrasi Biden mengatakan Tiongkok belum memenuhi komitmen kesepakatan perdagangan fase pertama dan mereka berniat untuk mempertahankannya pada komitmen perdagangan internasionalnya.
Chad Bown, seorang rekan senior di Peterson Institute for International Economics di Washington, memperkirakan pembelian ekspor AS oleh Tiongkok hingga Agustus mencapai sekitar 62 persen dari target fase pertama, berdasarkan data ekspor AS. Ketegangan keduanya juga meningkat karena AS telah membatasi akses perusahaan Tiongkok ke teknologi sensitif AS.
Katherine mengatakan Amerika Serikat menghadapi tantangan yang sangat besar dalam hubungan perdagangannya dengan Tiongkok yang membutuhkan keterlibatan di seluruh Pemerintahan Biden. Dia telah meminta Kongres untuk memberikan alat undang-undang perdagangan baru guna melawan subsidi besar-besaran Tiongkok untuk sektor teknologi tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
