Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah agar perlu bersiap dengan ancaman krisis keuangan ini. Pertama, pemerintah perlu all out dengan berbagai cara menjaga agar fiskal menjadi bantalan berbagai subsidi.
"Menambah alokasi subsidi energi, pangan bahkan juga bantuan untuk pupuk bagi para petani, sehingga baik inflasi energi maupun pangan bisa terjaga sampai akhir tahun, sampai pemulihan daya beli masyarakat Indonesia pulih seperti prapandemi," ungkap Bhima kepada wartawan, Rabu, 8 Juni 2022.
Kedua, Bhima menyarankan agar pemerintah bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pasalnya ia menilai, transmisi dari transisi ekonomi di AS akan menjalar ke nilai tukar dan membuat barang-barang impor pangan menjadi lebih mahal.
"Jadi ini adalah kesempatan mendorong produktivitas pangan di dalam negeri sehingga ketergantungan impor bisa ditekan," paparnya.
Pemerintah juga perlu memberikan stimulus kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga bisa pulih lebih cepat dan siap menghadapi tekanan eksternal. Misalnya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan UMKM go digital, hingga mendorong ekspor.
Terakhir, ia juga meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan jaminan sosial bagi para pekerja rentan yang terancam jatuh miskin ketika terjadi resesi ekonomi. Menurutnya, terjadinya gejolak dan pekerja ini harus dilindungi oleh jaminan sosial dari pemerintah.
"Jadi bantuan subsidi upah perlu dilanjutkan karena masih dibutuhkan. Bantuan-bantuan jaminan sosial selama masa pandemi sebaiknya dilanjutkan sampai 2023," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
