Resolusi membekukan ratifikasi dan disahkan dengan 599 suara mendukung, 30 menentang, dan 58 abstain. Perjanjian Komprehensif UE-Tiongkok tentang Investasi, yang disepakati para negosiator pada Desember setelah tujuh tahun pembicaraan, bertujuan menempatkan perusahaan UE sejajar di Tiongkok dan memperkuat status Beijing sebagai mitra dagang terpercaya.
Namun Beijing memberlakukan sanksi pada Maret pada 10 politisi Uni Eropa, serta lembaga pemikir dan badan diplomatik, sebagai tanggapan atas sanksi barat terhadap pejabat Tiongkok yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur di barat laut Tiongkok. Sanksi Tiongkok termasuk lima anggota majelis UE dan sub-komite hak asasi manusianya.
"Dengan sanksinya, Tiongkok telah salah perhitungan. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Karena sanksi Tiongkok, Perjanjian Komprehensif tentang Investasi telah dimasukkan ke dalam pembekuan," kata Anggota Parlemen Uni Eropa dari Jerman Reinhard Butikofer, yang ditargetkan Beijing dengan sanksi tersebut, dilansir dari CNBC International, Sabtu, 29 Mei 2021.
Anggota parlemen Uni Eropa mengatakan sanksi Tiongkok tidak didasarkan pada hukum internasional. Sementara tindakan dari blok tersebut, seperti yang dilakukan Inggris dan Amerika Serikat, menangani pelanggaran hak asasi manusia yang ditegakkan dalam perjanjian PBB.
"Parlemen menuntut agar Tiongkok mencabut sanksi (sebelum berurusan dengan perjanjian investasi). Hubungan UE-Tiongkok mungkin tidak melanjutkan bisnis seperti biasa," katanya.
Menanggapi resolusi tersebut, Tiongkok mengatakan perjanjian investasi dengan Uni Eropa saling menguntungkan dan bukan bantuan dari satu sisi ke sisi lain. Sanksi Tiongkok adalah tanggapan yang sah atas tindakan UE.
"Tiongkok selama ini dengan tulus mempromosikan kerja sama bilateral dan berharap UE akan menemui kami di tengah jalan," kata pernyataan Tiongkok.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan satu juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh Tiongkok menggunakan penyiksaan, dan kerja paksa. Tiongkok menyangkal pelanggaran hak asasi di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
