Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dinilai layak menjadi anggota OECD karena berhasil kembali naik status pascapandemi dan berhasil mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di tengah multikrisis.
"Pasca covid Indonesia mampu kembali naik kelas, dan Indonesia dinilai sukses mengorganisir KTT G-20, sehingga dengan demikian, sebagai pemimpin G-20, kita berhasil membuat terobosan, sekaligus membumikan G-20 dengan berbagai program, termasuk JETP (Just Energy Transition Partnership)," ujarnya dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata, dilansir Media Indonesia, Kamis, 20 Juli 2023.
| Baca juga: Menkeu Beberkan Kemesraan Indonesia dengan OECD |
"Mudah-mudahan dalam proses beberapa tahun ke depan kita jadi negara ke tiga di Asia yang masuk OECD. Dengan berbagai persyaratan, kita belajar dari negara yang lolos middle income trap untuk bisa melampaui tantangan kita," lanjutnya.
Dua negara Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Keduanya berhasil lolos dari status middle income trap dan naik kelas menjadi negara maju.
Indonesia, kata Airlangga, juga akan mendapatkan benefit yang sama dengan Jepang dan Korea bila menjadi anggota OECD. Misal, Indonesia akan menerapkan standar tinggi dalam seluruh proses legislasi, mulai dari proses pembentukan perundang-undangan, jenis regulasi, hingga standar kerja penyusunan di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).
Selain itu, memanfaatkan bonus demografi lebih lanjut untuk mengoptimalisasi potensi Indonesia menjadi negara maju, pemerintah akan fokus pada pemanfaatan bonus demografi. Dominasi usia kerja atau produktif pada 2030 dinilai merupakan momentum untuk menggenjot perekonomian.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, terdapat sejumlah pekerjaan yang menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa di antaranya ialah aplikasi dan system development, data scientist, cloud solution, hingga bio scientist.
"Ini adalah critical jobs ke depan yang sangat dibutuhkan pembangunan Indonesia ke depan. Ini kita siapkan dengan Kartu Prakerja dengan pelatihannya di bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan 1-2 tahun ke depan, baik itu yang dirilis World Economic Forum maupun Bank Dunia," jelasnya.
Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) itu, menurutnya merupakan kekuatan utama bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, utamanya saat bonus demografi terjadi hingga 13 tahun ke depan.
"Ini the one and only momentum, sehingga 13 tahun ini menjadi krusial untuk didorong. Hari ini ini kita 274 juta penduduk, terbesar ke empat, angkatan kerja mendekati 70 persen. Tentu untuk itu, kita perlu mempersiapkan segalanya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
