Ia menyebut, kolaborasi global harus memastikan keterjangkauan pangan untuk semua, mendukung kondisi perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif sesuai dengan aturan WTO, serta meningkatkan transparansi dalam rantai pasok pangan.
"Kepresidenan G20 Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi dan didukung oleh beberapa anggota G20, serta organisasi internasional mengusulkan seruan aksi global untuk mengatasi krisis pangan yang semakin meningkat," kata dia dalam side event G20 di Nusa Dua Bali, Jumat, 15 Juli 2022.
Sri Mulyani mengajak G20 untuk mengadakan pertemuan bersama menteri keuangan dan menteri pertanian G20 untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Upaya ini sekaligus menjajaki tindakan untuk mengatasi krisis pangan yang berkembang dan masalah terkait.
"Ini persis seperti yang kita lakukan bersama menteri keuangan dan menteri kesehatan, ketika kita berhadapan dengan covid dan menyiapkan mekanisme kesiapsiagaan pandemi. Kita perlu terus menggunakan instrumen dan perangkat kebijakan kita termasuk bauran kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral," ungkapnya.
| Baca juga: Waspada! Krisis Pangan Mengancam 276 Juta Orang di Dunia |
Untuk penanganan pandemi, G20 sepakat untuk membentuk Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pembiayaan Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Respon (PPR) Pandemi. Hal ini bisa ditiru dengan membentuk dana Patungan guna mengatasi masalah pangan.
"Kami berharap hal yang sama juga dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan kami untuk memobilisasi tidak hanya pembiayaan tetapi yang terpenting koordinasi kebijakan lintas negara dan didukung oleh organisasi internasional," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
