Mengutip Channel News Asia, Kamis, 31 Desember 2020, Inggris dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan perdagangan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) dan Parlemen Inggris akan menyelesaikan implementasinya. Kesepakatan itu mengakhiri perundingan selama empat tahun dan melindungi hampir USD1 triliun dari perdagangan tahunan.
Johnson, dalam sidang parlemen yang diadakan secara khusus, berharap untuk bisa bekerja bahu membahu dengan Uni Eropa ketika kepentingan dengan Inggris selaras. Johnson menggunakan kedaulatan baru Inggris untuk membentuk kembali ekonomi Inggris.
"Brexit bukan akhir tapi awal. Tanggung jawab sekarang ada pada kita semua untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kekuatan yang kita dapatkan kembali, alat yang telah kita ambil kembali ke tangan kita," kata Johnson.
Parlemen memberikan suara 521 berbanding 73 yang mendukung kesepakatan tersebut. Sedangkan Ratu Elizabeth Inggris memberikan persetujuan akhir untuk undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengimplementasikan dan meratifikasi kesepakatan perdagangan antara Inggris dengan Uni Eropa.
Apa yang disebut Persetujuan Kerajaan secara efektif merupakan stempel karet untuk undang-undang yang disahkan melalui parlemen. "House of Lords diberitahu tentang Persetujuan Kerajaan untuk Undang-Undang Uni Eropa (hubungan masa depan)," kata House of Lords dalam cuitannya.
Meski demikian, kesepakatan dagang antara Inggris dan Uni Eropa dikritik di beberapa bidang sejak disepakati pada 24 Desember. Oposisi Partai Buruh mengatakan kesepakatan yang dicapai terlalu tipis dan tidak melindungi perdagangan jasa, kemarahan nelayan karena Johnson telah menjual kepentingan mereka, dan status Irlandia Utara banyak ketidakpastian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
