| baca juga: Bicarakan Utang USD29 Juta, Tim IMF Temui Presiden Sri Lanka |
"Tujuan dari program baru IMF untuk Sri Lanka adalah untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan utang," kata pernyataan itu, yang menguraikan pengaturan 48 bulan di bawah Fasilitas Dana Perpanjangan IMF dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 1 September 2022.
Perjanjian tersebut harus disetujui oleh manajemen IMF dan dewan eksekutifnya bergantung pada otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya.
IMF juga mensyaratkan penerimaan jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka. IMF juga memastikan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kolaboratif dengan kreditur swasta.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Pembebasan utang dari kreditur Sri Lanka dan pembiayaan tambahan dari mitra multilateral akan diperlukan untuk membantu memastikan keberlanjutan utang dan menutup kesenjangan pembiayaan," tambah pernyataan itu.
Kepala misi IMF Peter Breuer mengatakan para kreditur juga perlu membantu Sri Lanka melepaskan diri dari krisis yang dalam supaya bisa kembali membayar utangnya.
"Ini benar-benar kepentingan semua kreditur untuk bekerja dengan Sri Lanka di bidang ini," kata Breuer kepada wartawan.
"Jika kreditur tidak bersedia memberikan jaminan ini, itu akan memperdalam krisis di Sri Lanka dan akan merusak kapasitas pembayarannya." jelas dia.
Sri Lanka perlu merestrukturisasi utang hampir USD30 miliar, dan Jepang telah menawarkan untuk memimpin pembicaraan dengan kreditur utama lainnya, termasuk India dan Tiongkok.
Sri Lanka juga perlu mencapai kesepakatan dengan bank internasional dan manajer aset yang memegang sebagian besar obligasi negara senilai USD19 miliar, yang sekarang diklasifikasikan sebagai default.
Negara yang dibebani utang itu telah meminta dana hingga USD3 miliar dari IMF dalam upaya untuk keluar dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.
Sri Lanka telah menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Hal ini memberikan kekacauan politik karena inflasi yang tak terkendali mencapai hampir 65 persen dalam setahun.
