Dalam rangkaian pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia, Sri Mulyani mengatakan, banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam target nol bersih ini dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, semua negara harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional.
"Sederhananya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius, jauh sebelum 2050. Sementara negara berkembang, melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka," kata dia, dalam Breakfast Meeting COP 26 Finance Day, dilansir di Jakarta, Jumat, 5 November 2021.
Sri Mulyani yang merupakan Co-Chair Koalisi Menkeu untuk Aksi Iklim bersama dengan Ketua Koalisi, Menteri Keuangan Finlandia, memegang peranan penting dalam Pertemuan Koalisi COP 26 untuk memfasilitasi diskusi dan tukar gagasan terkait upaya terbaik untuk mendukung percepatan implementasi Perjanjian Paris melalui pemanfaatan kebijakan ekonomi dan keuangan.
Untuk itu, menurut dia, dukungan dari Menteri Keuangan dan peningkatan kapasitas di Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuan iklim sangat penting untuk memastikan adanya pendanaan, investasi, dan mitigasi risiko pengelolaan keuangan dalam penanganan perubahan iklim.
Kerja sama
Sementara dalam 4th High-Level Ministerial Dialogue on Long Term Climate Finance dan meluncurkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) terkait mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM), ia juga mendorong agar negara maju segera merealisasikan dukungan bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim.Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) 2021, Indonesia berkomitmen fokus pada target penurunan emisi 41 persen dengan bantuan internasional dalam penanganan iklim. Selain itu, Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, namun membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.
"Indonesia memandang perlu adanya kejelasan atau transparansi sejauh mana komitmen pendanaan sebesar USD100 miliar oleh negara-negara maju telah direalisasikan. Hal Ini untuk mengidentifikasi jumlah yang tersisa dan menyusun strategi untuk menutup kesenjangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang," ujar dia.
Sri Mulyani menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban negara maju untuk memobilisasi pendanaan iklim bagi negara berkembang, termasuk menyusun peta jalan untuk mencapai realisasi pendanaan USD100 miliar. Ia juga menyampaikan pentingnya pendanaan adaptasi secara signifikan, termasuk pendanaan berbasis hibah.
"Mengingat banyak negara berkembang rentan menghadapi tantangan covid-19. Selain itu, kami mendorong agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
