Bahkan sebelum pembicaraan berakhir, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Xie Feng mengatakan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman bahwa hubungan kedua negara sekarang menemui jalan buntu dan menghadapi kesulitan serius.
"Pada dasarnya, itu karena beberapa orang Amerika menggambarkan Tiongkok sebagai musuh yang dibayangkan. Kami mendesak Amerika Serikat untuk mengubah pola pikirnya yang sangat salah arah dan kebijakan berbahayanya," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir dari CNBC International, Selasa, 27 Juli 2021.
Pernyataan itu menambahkan meski demikian Tiongkok masih ingin bekerja dengan AS dengan syarat para pemimpinnya mengubah arah dan mematuhi kepentingan Tiongkok. Kantor berita Xinhua melaporkan Xie mengatakan pihak Tiongkok memberi AS dua daftar. Satu dari kesalahan yang perlu ditangani. Kedua tentang masalah yang dianggap penting oleh Beijing.
Daftar pertama menyerukan AS untuk menarik permintaan ekstradisi dari CFO Huawei Meng Wanzhou, mencabut sanksi terhadap pejabat Tiongkok, menghapus pembatasan visa pada pelajar Tiongkok, dan berhenti menekan perusahaan Tiongkok.
Ketika ditanya tentang daftar tersebut pada panggilan telepon dengan wartawan setelah pertemuan tersebut, pejabat senior Pemerintah AS tidak menyebutkan nama item tersebut, tetapi mengatakan secara umum bahwa kedua belah pihak mengangkat masalah dan AS berencana untuk menindaklanjuti kekhawatiran Tiongkok.
Para pejabat AS menolak berkomentar kepada wartawan tentang karakter Xie dalam pertemuan itu. Para pejabat mengatakan empat jam diskusi itu berjalan secara langsung, jujur, konstruktif, dan mencakup isu-isu besar mulai dari Hong Kong hingga Iran.
Namun, kedua belah pihak tidak berbicara tentang Tiongkok-AS dalam pertemuan puncak. Para pejabat AS mengatakan terserah Tiongkok untuk mengambil langkah selanjutnya. Adapun ketegangan antara AS dan Tiongkok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Mantan Presiden AS Donald Trump menggunakan tarif dan sanksi dalam upaya untuk mengatasi kritik lama terhadap Tiongkok, seperti akses pasar yang tidak setara, kurangnya perlindungan kekayaan intelektual, dan memaksa bisnis untuk mentransfer teknologi agar beroperasi di negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
