Afirmasi tersebut merupakan hasil akhir proses asesmen Moody’s setelah melakukan rangkaian kunjungan dan diskusi di Jakarta pada 27–29 Januari 2026. Dalam proses tersebut, Moody’s berdialog dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dalam laporannya, Moody’s menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama profil kredit negara. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dinilai akan tetap stabil dalam jangka menengah, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang menguntungkan, serta pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang prudent.
Moody’s juga mencatat bahwa beban utang pemerintah masih terkendali, inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran, dan kapasitas institusional Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar, menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian nasional.
Terkait agenda pembangunan, Moody’s memahami upaya Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat menuju negara maju. Momentum reformasi dinilai semakin menguat, seiring fokus pemerintah pada perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, kehadiran Danantara dipandang sebagai tambahan energi baru dalam pengelolaan aset dan investasi untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN ke depan diharapkan semakin berperan sebagai katalis, menciptakan ekosistem investasi yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja yang lebih tepat sasaran.
Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, ketahanan pangan, Program Perumahan Rakyat, hingga penguatan layanan publik menjadi bagian dari strategi tersebut.
Namun demikian, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah berbagai perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung. Selain itu, penguatan basis penerimaan negara dinilai krusial untuk menopang belanja prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Pemerintah mengapresiasi keputusan peringkat rating terbaru Moody’s yang tetap mempertahankan Indonesia di level Baa2. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan transformasi ekonomi, mengelola risiko secara hati-hati, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan investasi melalui Danantara.
Stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan akan terus dijaga bersama Bank Indonesia. Berbagai langkah debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha juga terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor.
Indikasi perbaikan ekonomi nasional dinilai mulai terlihat sejak Semester II 2025. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 sebesar 5,39%, yang melampaui ekspektasi pasar. Pemerintah optimistis tren pertumbuhan akan terus membaik, didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi di berbagai sektor.
Sementara itu, lembaga pemeringkat global lainnya masih mempertahankan pandangan positif terhadap Indonesia. Fitch Ratings dan S&P Global Ratings menempatkan Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil, sedangkan lembaga pemeringkat Jepang, Japan Credit Rating Agency (JCR) dan Rating & Investment Information (R&I), memberikan peringkat BBB+ dengan outlook stabil, satu tingkat lebih tinggi dari Fitch dan S&P.
Analis menilai perbedaan outlook antar lembaga pemeringkat mencerminkan variasi penilaian terhadap arah kebijakan fiskal pasca-transisi pemerintahan dan tantangan global yang masih membayangi. Meski demikian, konsistensi status investment grade tetap menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjaga daya tarik surat utang negara dan menekan biaya pembiayaan di tengah kondisi suku bunga global yang tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
