Australia Mulai Atur Layanan Cicilan Buy Now Pay Later

Sydney: Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang yang akan mempertimbangkan layanan beli sekarang bayar nanti (BNPL) sebagai produk kredit dalam upaya melindungi konsumen di industri yang sebagian besar tidak diatur.
 

baca juga: Restrukturisasi Kredit Turun dari Rp900 Triliun Jadi Rp714 Triliun

Perusahaan BNPL biasanya menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa bunga di tempat dengan pemeriksaan kredit minimal yang menyebar pembayaran dan sebagian besar digunakan oleh orang-orang yang kekurangan uang yang mengambil hutang, terkadang lebih dari yang mampu mereka beli.
 
"Mereka sangat populer tetapi kami perlu memastikan kami dapat mengelolanya dengan tepat," kata Bendahara AS Jim Chalmers kepada televisi ABC dikutip dari Channel News Asia, Senin, 22 Mei 2023.  
 
"Cara terbaik untuk melakukannya adalah membuat undang-undang, mengaturnya sebagai produk kredit, sehingga kami dapat mengelola beberapa risikonya," kata Jim.

Permintaan melonjak  

Tidak adanya biaya bunga telah membebaskan mereka dari regulasi kredit konsumen membuat sektor ini alami lonjakan bisnisnya selama kegilaan belanja online yang dipicu oleh pembayaran stimulus covid-19 dan suku bunga yang sangat rendah. Tetapi kekhawatiran tentang pembayaran telah meningkat karena Australia berjuang melawan inflasi yang tinggi, yang sekarang berada di level tertinggi dalam 30 tahun.

"Layanan akan diminta untuk memiliki lisensi kredit, membuat tunjangan untuk kesulitan keuangan dan standar minimum untuk perilaku yang dapat membuat mereka tunduk pada undang-undang yang sama dengan penyedia kartu kredit," kata Menteri Jasa Keuangan Stephen Jones dalam pidatonya pada Senin, media lokal melaporkan.
 
Australia, rumah bagi sekitar selusin penyedia BNPL yang terdaftar, memiliki sekitar tujuh juta akun aktif yang menghasilkan transaksi sebesar 16 miliar dolar Australia (USD10,9 miliar) pada 2021-22, naik 37 persen.

Respons pelaku industri

Perusahaan BNPL terbesar Australia, Afterpay, dibeli pada 2022 oleh pendiri Twitter Jack Dorsey's Block Inc, menentang peraturan yang keras sementara PayPal Holdings Inc mengatakan ingin pinjaman BNPL tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen.
 
Pemerintah akan mengungkap rancangan undang-undang untuk konsultasi akhir tahun ini dan RUU tersebut akan diperkenalkan ke parlemen pada akhir tahun ini, lapor media.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News