"Fase pemulihan ini juga menghasilkan kesempatan bagi kita semua untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, saat upacara pembukaan G20 Development Ministerial Meeting, di Sheraton Belitung, Kamis, 8 September 2022.
Tentunya, dunia saat ini sudah tidak asing dengan ancaman perubahan iklim yang dapat merenggut masa depan anak-anak dari kehidupan yang layak. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lebih dari tiga miliar penduduk dunia -atau hampir setengah dari populasi dunia- hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.
"Skala tantangan yang kita hadapi saat ini membutuhkan kerja sama global yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus menyadari banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Agenda 2030," paparnya.
| Baca juga: G20 Perlu Pilih Persoalan Universal untuk Dibahas |
Sehingga, kata dia, perlambatan ekonomi yang ada dan dampak jangka panjang covid-19 mengharuskan seluruh dunia untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif.
Kabar baiknya, ujar Suharso, hanya dengan mengalihkan 3,7 persen dari USD100 triliun total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, dapat menutup kebutuhan pembiayaan kita.
Menurut dia, Kerangka Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan G20 yang telah disepakati saat Presidensi Saudi Arabia pada 2020, memberi momentum para Menteri Pembangunan G20, untuk meningkatkan komitmen politik kita mengenai isu pembiayaan pembangunan.
"Dari sini lah, Presidensi G20 Indonesia mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan SDGs. Hal ini kita lakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs, dan SIDS," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
