Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh sedikitnya 70 persen manfaat ekonomi dari izin pertambangan mendapat perhatian investor dan analis asal Tiongkok. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mengelola sumber daya mineral, terutama di tengah besarnya investasi asing pada industri nikel nasional.
Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Karena itu, perubahan kebijakan terkait pembagian hasil pertambangan dapat berdampak terhadap perusahaan asing yang beroperasi di sektor tersebut, termasuk sejumlah perusahaan asal Tiongkok.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kekayaan mineral Indonesia merupakan milik rakyat dan pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan nasional.
Presiden juga telah meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan sedikitnya 70 persen hasil dari izin pertambangan dapat masuk ke kas negara.
Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya mineral menjadi salah satu alasan bangsa asing datang ke Indonesia selama berabad-abad. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Meski demikian, sejumlah analis menilai rencana tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme penghitungan porsi 70 persen yang dimaksud pemerintah.
Dikutip dari SMCP, Zhang Hang, analis independen yang berbasis di Shanghai dan berfokus pada industri logam nonferro, mengatakan belum ada kejelasan apakah angka tersebut dihitung berdasarkan pendapatan, margin kotor, atau biaya sewa tetap (dead rent).
Persoalan lain yang juga perlu diperjelas adalah kemungkinan penerapan kebijakan terhadap kontrak pertambangan yang sudah berjalan. Hal ini menjadi perhatian investor karena perubahan ketentuan dapat memengaruhi perhitungan bisnis dan investasi perusahaan.
Saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan pungutan royalti terhadap perusahaan tambang dengan besaran yang berbeda berdasarkan jenis mineral. Khusus bijih nikel, tarif royalti berada pada kisaran 14-19 persen, bergantung pada harga acuan.
Sejumlah analis Tiongkok juga menilai pernyataan Prabowo yang cenderung tegas dalam menyampaikan kebijakan ekonomi belum tentu sepenuhnya mencerminkan aturan yang nantinya diterapkan. Mereka memperkirakan pemerintah masih akan mempertimbangkan berbagai aspek melalui proses pembahasan dan negosiasi.
Wacana Anyar Pemerintah Indonesia
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sempat dikabarkan mengkaji skema pembagian pendapatan untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara. Dalam konsep gross split yang dibahas, negara direncanakan memperoleh 70 persen hasil produksi, sedangkan perusahaan operator tambang mendapatkan 30 persen.
Wacana tersebut sempat disampaikan dalam sejumlah pemberitaan yang mengutip Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Namun, pada Juni 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membatalkan rencana tersebut setelah melakukan pembahasan bersama Prabowo.
Sementara itu, pengumuman terbaru mengenai rencana pembagian hasil pertambangan belum menunjukkan dampak berarti terhadap harga acuan nikel global. Harga komoditas tersebut relatif stabil setelah pernyataan Prabowo disampaikan.
Salah satu perusahaan yang berpotensi mencermati perkembangan kebijakan ini adalah Tsingshan Group. Perusahaan asal Zhejiang, Tiongkok, tersebut merupakan pemain utama industri baja tahan karat (stainless steel) dunia sekaligus salah satu investor asing terbesar di sektor nikel Indonesia.
Tsingshan memiliki kepemilikan mayoritas di Weda Bay Nickel, perusahaan patungan yang mengelola salah satu kawasan cadangan nikel terbesar di dunia.
Analis China Futures yang berbasis di Chongqing, Wang Yanqing, menilai target pemerintah untuk mengambil 70 persen pendapatan pertambangan sulit diwujudkan apabila tidak disertai perhitungan dan mekanisme yang realistis.
Menurutnya, pemerintah masih perlu memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai penerapan kebijakan tersebut agar pelaku industri dapat memperhitungkan dampaknya terhadap kegiatan operasional dan investasi.
Pengawasan Ekspor Nikel Diperketat
Selain pembagian hasil pertambangan, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor mineral. Pemerintah ingin memastikan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri dilaporkan secara akurat sehingga pengelolaan sumber daya nasional dapat diawasi lebih optimal.
Namun, sejumlah analis menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen pengendalian produksi nikel melalui mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dalam kebijakan RKAB 2026, pemerintah dilaporkan menetapkan kuota produksi bijih nikel sekitar 290 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 320 juta ton berdasarkan data resmi.
Analis Tongguan Jinyuan Futures yang berbasis di Shanghai, Li Ting, menyebut pengaturan kuota melalui RKAB menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan menjaga stabilitas harga nikel internasional.
Dalam catatan riset tertanggal 9 November, ia menjelaskan pemerintah dapat meminta produsen domestik mengurangi produksi ketika terjadi kelebihan pasokan (oversupply).
Langkah tersebut bertujuan mencegah nikel Indonesia dibeli dan ditimbun oleh negara lain dengan harga rendah. Dengan pengendalian produksi dan pengawasan ekspor, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan posisi Indonesia dalam perdagangan nikel global.